Ketum PBNU: Presiden Brasil Protes Hukuman Mati untuk Dongkrak Rating Politik

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj bertemu dengan Presiden Joko Widodo perihal rencana acara Muktamar PBNU. Dalam pertemuan itu juga disinggung soal rencana hukuman mati para gembong narkoba.

Said Aqil mengatakan, dalam perbincangan tersebut, Jokowi mengaku tidak masalah mendapat tekanan dari Perdana Menteri ataupun Presiden negara asal terpidana mati. Menurut Said, tekanan itu dilakukan untuk meningkatkan rating politik pemimpinnya.

"Nggak apa-apa, silahkan saja nekan-nekan. Kata beliau, di Australia dan Brasil, perdana menterinya, rating politiknya lagi down. Mengalami tekanan. Supaya dia bisa terdongkrak lagi makanya sikapnya keras," ujar Said Aqil di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (262/2015).

Bahkan, lanjut Said Aqil, Presiden Brasil sendiri pun diprotes warga negaranya sendiri karena dianggap lebih memilih mengurus satu orang terpidana mati daripada kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

"Bahkan di Brasil, kata Presiden (Jokowi), di demo. Kalau masalah satu orang saja di hukum mati ribut kaya gitu. Padahal di sini, banyak orang miskin mati kelaparan," katanya. Said menegaskan, dirinya bersama NU mendukung langkah Presiden menerapkan hukuman mati.

"Kalau ini (narkoba) dibiarkan, korbannya justru ratusan juta orang, terutama kaum muda. Alquran sendiri menegaskan begitu. Barang siapa yang membikin, menghancurkan tatanan kehidupan di muka bumi ini, maka hukumnya harus dibunuh. Tidak layak diberi kesempatan hidup," tegas Said.


(jor/bar)