Saat ini DPRD DKI sudah sepakat mengajukan hak angket atau investigasi terkait kebijakan APBD 2015 yang sampai sekarang belum juga menemui titik terang. Bahkan dari 106 orang, 95 di antaranya dipastikan sudah menandatangani angket. Panitia angket sudah dibentuk, hari ini DPRD DKI akan mengesahkan panitia angket.
Posisi PDIP yang masih punya Wagub pendamping Ahok pun tak menolak pengajuan hak angket. Ketua DPRD DKI dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi saat berbincang di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2015) kemarin, mengungkap keluh kesah DPRD DKI terhadap Ahok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alih-alih membela Ahok, Prasetyo malah mengungkap persoalan pelik antara DPRD DKI dengan Ahok selama ini. Pras menyebut, setiap tindak-tanduk Ahok yang menyangkut kebijakan publik sebaiknya melalui prosedur yang sesuai.
"Jadi gini lho maksud gue, setiap bertindak si gubernur ini harus ada etikanya, bos. Dia itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik ya hormati kita lah DPRD yang punya hak budgeting," kata politisi PDIP tersebut.
Pras menyebut tidak sepatutnya Ahok menyebut semua dewan sebagai oknum. Terlebih lagi masalah bujeting ini memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pembangunan Ibu Kota.
"Ini kan Ibu Kota negara bapak, saya ini setara dengan gubernur lho bukan saya oknum. Gitu aja," tegas Pras.
Lalu apakah ujung dari polemik APBD 2015 ini? Apakah Ahok akan tumbang, ataukah oknum DPRD DKI yang akan berurusan dengan KPK?
(van/try)