3 Serangan Balik Ahok ke DPRD Ungkap 'Dana Siluman' APBD DKI

Jakarta -

DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket tentang APBD 2015 terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, Ahok tidak gentar dan justru berani mengungkapkan dugaan 'dana siluman' di APBD 2015.

Sidang paripurna hak angket rencananya digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, pada Kamis 26 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB.

Ketua Panitia Hak Angket Jhonny Simanjuntak mengatakan 8 fraksi sudah setuju melakukan investigasi. Detailnya, 98 dari 106 orang sudah setuju dan menandatangani angket.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka akan membahas mengenai penyerahan dokumen APBD ke Kemendagri bukan merupakan hasil persetujuan legislatif dan eksekutif sebelumnya. Dia pun menyebut pihaknya memiliki bukti otentik, meski belum mau menunjukkannya sekarang. "Draft APBD yang kemarin dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan eksekutif dengan legislatif, malah yang lain. Ada buktinya, kan beda. Kita punya dokumennya," kata Jhonny.

"Salah satu, kita mengajukan angket kan ada di situ lampirannya. Intinya mengenai itu. Artinya, bisa dikatakan juga seolah-olah mengatasnamakan DPRD. Kan kita punya hak budgeting. Jadi patut diduga ada pemalsuan dokumen," pungkasnya.

Menghadapi aksi anggota DPRD, Ahok merasa difitnah dan siap menghadapinya. Ia punya versi sendiri dan justru mengungkap dugaan 'dana siluman' di APBD.

Ahok ingin agar oknum-oknum di balik dana siluman itu diinvestigasi Kejagung dan KPK. Suami Veronica Tan ini bahkan mengantongi bukti dan akan melaporkan kasus ini dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berikut 3 serangan Ahok ke DPRD:

1. Jerat dengan Pasal TPPU

Ahok akan melaporkan dugaan pelanggaran pasal TPPU terkait dana siluman Rp 12,1 triliun.

"Nggak ada panik. Siapa yang mau lapor ke Bareskrim? Ngapain ke kejaksaan? Gue mau kenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," ujar Ahok santai kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

"Gue nggak panik!" tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu gemas melihat banyaknya 'dana siluman' yang diselipkan dalam APBD hasil penyunatan 10-15 persen anggaran yang dialokasi untuk program unggulan Pemprov. Akibatnya, berbagai desakan untuk membangun daerah serta memperbaiki bangunan sekolah yang sudah tidak layak jadi terhambat.

"Banyak mendesak sekolah minta diperbaiki sementara paripurna sudah ketok palu, gue melapor ke Kemendagri hitungannya beda punya dia beli UPS (Uninterruptible Power Supply). Macam-macam program ini-itu rata-rata Rp 4-6 miliar," lanjut Ahok.

"Gubernur nggak digaji nggak apa-apa kecil kok gajinya Rp 6-7 juta," sambungnya.

Suami Veronica Tan itu memang menyebut pihaknya akan balas melakukan hak angket (investigasi) jika dewan sampai benar mengajukan angket terhadapnya. Dikarenakan dirinya tidak memiliki wewenang, maka dari itu Ahok pun mencoba gandeng aparat penegak hukum.

"Nanti dong kita lihat. Kan dia punya hak angket menyelidiki kesalahan saya, saya sebagai orang biasa nggak punya hak angket seperti dia. Tapi aparat punya hak angket juga toh," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini.

"Kabareskrim, Jaksa Agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD? Punya kan. Saya boleh nggak minta tolong Jaksa Agung, polisi dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD? Boleh dong," lanjutnya.

Kabar yang berhembus menyebutkan, Ahok telah melaporkan 4 anggota DPRD DKI ke Kejaksaan terkait kecurigaannya menyulap 'dana siluman' APBD. Meski tidak mengiyakan, namun dirinya seperti tak menampik akan meminta bantuan hukum untuk menginvestigasinya.

"Untuk telusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Dia crop 10-15 persen, jelas kok tanda tangan semua," kata Ahok.

2. Tunjukkan Bukti

Ahok berulang kali menyebut adanya 'dana siluman' yang muncul secara tiba-tiba dalam draf APBD 2015. Untuk lebih meyakinkan, dia pun membuka salah satu dokumen pengajuan dana di bidang pendidikan yang diajukan DPRD.

Sambil menunjukkan draf bertuliskan 'Dinas dan Sudin Pendidikan' Ahok membukakannya satu per satu di hadapan wartawan sambil membacakan angka yang diajukannya.

"Hampir semua ada dimasukin, kesehatan ada, pendidikan ada, kebakaran ada. Nih (nunjukkin data di draf) rata-rata angkanya nunjukkin Rp 4 miliar semua. Alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran SDN Cilandak gila nggak Rp 4,9 miliar. Ini bikin sekolah baru di kampung," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

Menurutnya, dana yang sudah dialokasikan untuk rehabilitasi atau pembangunan sekolah sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi selalu tidak bisa terealisasi apabila anggarannya selalu disunat oknum.

"Saya kasih lihat kalian contoh, yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak Kepala Dinas. ‎Tapi di dalam versi tanda tangan mereka keluar angka-angka seperti ini, pantas nggak beli barang-barang kayak itu sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," ucap mantan politisi Gerindra ini.

"Kalau kamu nggak ada duit, lu beli isi (perabotan) apa rumah dulu? Kalau anggota DPRD beli TV dulu biar kebakaran nggak apa-apa. Beli TV atap rusak nggak apa-apa, itu yang terjadi di Jakarta. Beli kursi untuk kabinet sementara rumah sakit di sana bocor. Ini sebenarnya ada apa. Ini gila-gilaan!" lanjutnya geram.

Suami Veronica Tan itu pun geleng-geleng kepala. Sampai sekarang dia tidak habis pikir dengan dana yang diajukan untuk pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat yang dirasa sangat tidak masuk akal.

"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen!" tegas Ahok.

"Ini sudah maling menurut saya! Malingnya sudah keterlaluan. Beli UPS Rp 6 miliar. Seluruh Jakarta Barat satu kelurahan beli UPS Rp 4,4 triliun," sambungnya tak kalah kesal.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut dahulu seringkali oknum DPRD menekan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyelipkan 'titipan'-nya. Namun tidak jarang walau mereka menolak, dana itu berubah dengan sendirinya lengkap dengan tanda tangan.

"Dia masukin kepala dinas semuanya menolak makanya nggak ada tanda tangan karena di e-budgeting nggak bisa main. Makanya sebelum e-budgeting kepala dinas dipaksa masukin, kalaupun nggak mau masukin pun balik dari Kemendagri beda lagi isinya," sebut Ahok.

"Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti," pungkasnya.

3. Minta Kejagung dan KPK Investigasi

Penemuan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun yang coba diselipkan oleh DPRD dalam APBD 2015 membuat Ahok gerah. Merasa banyak yang janggal, Ahok pun meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi.

"Nanti dong kita lihat. Kan dia punya hak angket menyelidiki kesalahan saya, saya sebagai orang biasa nggak punya hak angket seperti dia. Tapi aparat punya hak angket juga toh," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

"Kabareskrim, Jaksa Agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD? Punya kan. Saya boleh nggak minta tolong Jaksa Agung, polisi dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD? Boleh dong," lanjutnya.

Kabar yang berhembus menyebutkan, Ahok telah melaporkan 4 anggota DPRD DKI ke kejaksaan terkait kecurigaannya menyulap 'dana siluman' APBD. Meski tidak mengiyakan, namun dirinya seperti tak menampik akan meminta bantuan hukum untuk menginvestigasinya.

"Untuk telusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Dia crop 10-15 persen jelas kok tanda tangan semua," kata Ahok.

"Mereka nekat bikin sendiri, langsung 'jebakan batman' dong kan dibikin versi ditandatangani setiap lembar. Tinggal kita cocokin saja sama surat SKPD sesuai nggak. Kalau tanpa surat SKPD berarti siluman kan," sambungnya.

Jadi benar soal pelaporan terhadap anggota DPRD itu?

"Nanti urusan kedua deh, hehe," imbuh mantan Bupati Belitung Timur tersebut sambil terkekeh.

Sebelumnya, Ahok pernah menyambangi kantor Kejaksaan Agung pada Rabu (7/1) lalu. Kala itu, dirinya ingin bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk berkonsultasi tentang pengadaan jasa pengacara di Pemprov DKI.

"Ini saya mau ke Kejaksaan Agung. Saya berpikir mau cari beberapa pengacara yang setuju, kita mau gugat," ujar Ahok kepada wartawan.

Tidak diketahui apakah pada saat yang bersamaan dirinya juga mengkonsultasikan seputar temuan 'dana siluman' APBD atau tidak.