Akbar Tandjung Semakin Tak Dianggap

Golkar Pecah

Akbar Tandjung Semakin Tak Dianggap

- detikNews
Rabu, 25 Feb 2015 16:45 WIB
Jakarta - Akbar Tandjung dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar mengajukan intervensi di tengah sidang Mahkamah Partai Golkar. Namun upaya politikus senior Golkar itu ditolak Mahkamah Partai, lengkap sudah 'derita' Akbar yang semakin tak dianggap di Golkar.

Meski sudah tergolong sepuh namun Akbar Tandjung belakangan paling semangat mendorong islah Golkar. Akbar pun menggalang para anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar untuk mendorong digelarnya munas bersama. Bagi Akbar, munas rekonsiliasi atau munas bersama, merupakan solusi paling cepat guna menuntaskan polemik dualisme kepengurusan Golkar.

Akbar kemudian menyerahkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Partai Golkar tersebut kepada Ketua Mahkamah Partai Muladi. Namun demikian usulan intervensi Dewan Pertimbangan untuk mengulang Munas Golkar tersebut ditolak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Surat kita terima, tapi dengan segala hormat intervensi secara prosedural sangat tidak bisa kita terima," kata ketua majelis Mahkamah Partai Golkar Prof Muladi saat memulai sidang di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakbar, Rabu (25/2/2015).

Pernyataan Muladi tersebut seolah menegaskan betapa lemahnya posisi politik Akbar Tandjung di internal Golkar saat ini. Beberapa waktu lalu, saat islah mulai digulirkan, bahkan kubu Agung Laksono menolak Akbar Tandjung ikut sebagai juru runding karena dianggap tak netral lagi. Memang dari jauh-jauh hari Akbar sudah memesan posisi Ketua Wantim Golkar berduet dengan Aburizal Bakrie yang akhirnya terpilih jadi Ketum Golkar versi Munas Bali.

Namun demikian Akbar tak mempersoalkan penolakan itu. Ketimbang mengecam pernyataan Muladi, Akbar memilih mengingatkan Muladi bahwa Mahkamah Partai juga pernah menyebut munas bersama sebagai solusi keluar dari konflik Golkar yang berkepanjangan.

"Ya kalau memang prosedurnya ditolak ya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami hanya menyampaikan saran. Kan Mahkamah Partai juga pernah menyebut Munas salah satu opsi dalam penyelesaian persoalan ini," kata Akbar kepada detikcom, Rabu (25/2/2015).

Sembari mendorong Munas bersama, Akbar mengungkap fakta sejumlah kepala daerah Golkar mulai merapat ke partai lain. Sebab jika polemik Golkar terus tak terselesaikan maka para kepala daerah incumbent dari Golkar bakal dirugikan.

"Saya ingin mengingatkan apabila mereka (Mahkamah) juga punya solusi dan saran seperti itu, dari segi kami itulah cari paling tepat dalam penyelesaian secara organisasi dalam waktu yang relatif singkat dan juga tuntas yaitu munas bersama," sambung eks Ketum Golkar yang pernah menjabat Ketua DPR RI itu.

Kalau saran Akbar Tandjung sudah tak didengar lagi, apakah jika nantinya Golkar menggelar munas bersama Akbar Tandjung akan kembali mendapat posisi penting di Dewan pertimbangan Golkar?



(van/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads