Meski sudah tergolong sepuh namun Akbar Tandjung belakangan paling semangat mendorong islah Golkar. Akbar pun menggalang para anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar untuk mendorong digelarnya munas bersama. Bagi Akbar, munas rekonsiliasi atau munas bersama, merupakan solusi paling cepat guna menuntaskan polemik dualisme kepengurusan Golkar.
Akbar kemudian menyerahkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Partai Golkar tersebut kepada Ketua Mahkamah Partai Muladi. Namun demikian usulan intervensi Dewan Pertimbangan untuk mengulang Munas Golkar tersebut ditolak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Muladi tersebut seolah menegaskan betapa lemahnya posisi politik Akbar Tandjung di internal Golkar saat ini. Beberapa waktu lalu, saat islah mulai digulirkan, bahkan kubu Agung Laksono menolak Akbar Tandjung ikut sebagai juru runding karena dianggap tak netral lagi. Memang dari jauh-jauh hari Akbar sudah memesan posisi Ketua Wantim Golkar berduet dengan Aburizal Bakrie yang akhirnya terpilih jadi Ketum Golkar versi Munas Bali.
Namun demikian Akbar tak mempersoalkan penolakan itu. Ketimbang mengecam pernyataan Muladi, Akbar memilih mengingatkan Muladi bahwa Mahkamah Partai juga pernah menyebut munas bersama sebagai solusi keluar dari konflik Golkar yang berkepanjangan.
"Ya kalau memang prosedurnya ditolak ya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami hanya menyampaikan saran. Kan Mahkamah Partai juga pernah menyebut Munas salah satu opsi dalam penyelesaian persoalan ini," kata Akbar kepada detikcom, Rabu (25/2/2015).
Sembari mendorong Munas bersama, Akbar mengungkap fakta sejumlah kepala daerah Golkar mulai merapat ke partai lain. Sebab jika polemik Golkar terus tak terselesaikan maka para kepala daerah incumbent dari Golkar bakal dirugikan.
"Saya ingin mengingatkan apabila mereka (Mahkamah) juga punya solusi dan saran seperti itu, dari segi kami itulah cari paling tepat dalam penyelesaian secara organisasi dalam waktu yang relatif singkat dan juga tuntas yaitu munas bersama," sambung eks Ketum Golkar yang pernah menjabat Ketua DPR RI itu.
Kalau saran Akbar Tandjung sudah tak didengar lagi, apakah jika nantinya Golkar menggelar munas bersama Akbar Tandjung akan kembali mendapat posisi penting di Dewan pertimbangan Golkar?
(van/try)