Sambil menunjukkan draf bertuliskan 'Dinas dan Sudin Pendidikan' Ahok membukakannya satu per satu di hadapan wartawan sambil membacakan angka yang diajukannya.
"Hampir semua ada dimasukin, kesehatan ada, pendidikan ada, kebakaran ada. Nih (nunjukkin data di draf) rata-rata angkanya nunjukkin Rp 4 miliar semua. Alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran SDN Cilandak gila nggak Rp 4,9 miliar. Ini bikin sekolah baru di kampung," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kasih lihat kalian contoh, yang namanya susupan di Dinas pendidikan itu ditolak Kepala Dinas. βTapi di dalam versi tanda tangan mereka keluar angka-angka seperti ini, pantas nggak beli barang-barang kayak itu sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," ucap mantan politisi Gerindra ini.
"Kalau kamu nggak ada duit, lu beli isi (perabotan) apa rumah dulu? Kalau anggota DPRD beli TV dulu biar kebakaran nggak apa-apa. Beli TV atap rusak nggak apa-apa, itu yang terjadi di Jakarta. Beli kursi untuk kabinet sementara rumah sakit di sana bocor. Ini sebenarnya ada apa. Ini gila-gilaan!" lanjutnya geram.
Suami Veronica Tan itu pun geleng-geleng kepala. Sampai sekarang dia tidak habis pikir dengan dana yang diajukan untuk pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat yang dirasa sangat tidak masuk akal.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen!" tegas Ahok.
"Ini sudah maling menurut saya! Malingnya sudah keterlaluan. Beli UPS Rp 6 miliar. Seluruh Jakarta Barat satu kelurahan beli UPS Rp 4,4 triliun," sambungnya tak kalah kesal.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut dahulu seringkali oknum DPRD menekan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyelipkan 'titipan'-nya. Namun tidak jarang walau mereka menolak, dana itu berubah dengan sendirinya lengkap dengan tanda tangan.
"Dia masukin kepala dinas semuanya menolak makanya nggak ada tanda tangan karena di e-budgeting nggak bisa main. Makanya sebelum e-budgeting kepala dinas dipaksa masukin, kalaupun nggak mau masukin pun balik dari Kemendagri beda lagi isinya," sebut Ahok.
"Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti," pungkasnya.
(aws/mad)