"Presiden tidak akan ikut-ikutan mengintervensi pelaksanaan penegakan hukum apalagi kalau itu dilakukan KPK," kata Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/2/2015).
Namun ada kalanya Presiden akan ambil bagian. Namun jika situasinya sangat mendesak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikutnya Jokowi memberi wejangan agar penegak hukum mendorong kinerja pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan ketakutan bagi kepala daerah dan pemimpin instansi yang hendak mengambil langkah menyangkut anggaran.
"Sehingga penyerapan anggaran berkurang," kata Ruki.
Jokowi juga meminta KPK memprioritaskan pencegahan korupsi. "Kalau tidak bisa dicegah ya ditindak dengan tegas," pungkasnya.
(van/try)