Indonesia Dilecehkan, Pembelian Pesawat Tempur Brasil Harus Dikaji Ulang

Jakarta - Indonesia harus meninjau ulang kontrak kerja sama militer dengan Pemerintah Brasil. Sebab Brasil telah melecehkan Indonesia dengan tiba-tiba tidak menerima Dubes RI Toto Riyanto.

"Meskipun Super Tucano dan MLRS (Multiple Launcher Rocket System) Astros (Artillery Saturation Rocket System) dari Brasil telah memenangkan kontrak militer kita, ada hal yang sangat mendasar di mana bangsa kita tidak bisa bergantung pada support system negara yang tidak menghargai kedaulatan kita," kata anggota DPR Komisi I Bagian Pertahanan, Luar Negeri dan Komunikasi, Prananda Paloh kepada detikcom, Rabu (25/2/2015).

Super Tucano merupakan pesawat serang antigerilya buatan Embraer Defense System (DBS), Brasil. Super Tucano dikenal karena tangguh mengawal perbatasan Brasil yag berbukit-bukit dan dipenuhi hutan. Adapun MLRS buatan Brasil merupakan kendaraan peluncur roket.

"Apalagi kelak bisa saja support system Tucano dan Astros berpotensi dijadikan alat penekan bagi bebasnya penjahat penjahat asal Brasil yang dihukum di Indonesia. Dan tentu kita tidak ingin hal itu terjadi," sambung Prananda.

Menurut Prananda, pemanggilan kembali Dubes Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto akibat penolakan Presiden Brazil Dilma Rousseff sudah sangat tepat karena secara nyata ini merupakan bentuk penekanan Brazil terhadap Indonesia. Demikian pula langkah politik Presiden Joko Widodo yang akan meninjau ulang pembelian alutsista dari Brazil.

"Seperti diketahui capital punishment dibuat dan dilaksanakan untuk melahirkan efek untuk mengurangi niat calon penjahat di negara kita," papar politikus NasDem ini.

WN Brasil yang akan dieksekusi mati yaitu Rodrigo Gularte. Dia membawa 6 kg kokain ke Indonesia dengan disembunyikan di papan seluncur pada 2004.

"Adapun permintaan dari pihak manapun untuk membebaskan warganya dari capital punishment negara kita, dapat kita tampik dengan diplomasi yang santun. Termasuk jika cara negara lain itu sudah merupakan tekanan apalagi dengan tidak mengindahkan kesantunan diplomasi, kita tidak bisa dan tidak akan pernah tunduk pada usaha intervensi kedaulatan negara kita," pungkas Prananda.

(asp/trq)