"Saya sudah sampaikan itu ke Pak Mendagri. Saya sudah minta waktu Pak Mendagri untuk ketemu. Sudah dikirim suratnya," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
"Kita sudah kirim surat kemarin untuk jelasin masalahnya apa. Ini kan masalah yang sudah berlarut-larut saja," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disebutnya, oknum di legislatif ada saja yang nekat memotong 10-15 persen dari anggaran yang telah disepakati dengan eksekutif. Kemudian mereka memasukkan versinya untuk dikirim ke Kemendagri.
"Selain itu kan persoalannya apa. Anggota DPRD ini Wakil Ketua Komisi kan meng-crop 10-15 persen dari anggaran yang sudah kita susun. Lalu mereka masukkan yang versinya dia, itu sampai Rp 12,1 triliun. Nah bagaimana bisa?," kata Ahok.
"Saya tanya sama lurah saya, apa betul anda mau membeli UPS seharga Rp 4,2 miliar. Lurah-lurah mengatakan kami nggak pernah masukin barang itu pak. Berarti kan barang yang ditemukan BPKP dulu ini barang siluman, tiba-tiba muncul. Seluruh kota Jakarta Barat, tiap lurah, camat, diberikan UPS Rp 4,2 miliar. Masuk akal nggak?" tanyanya.
Karena itulah Pemprov mengirimkan dokumen APBD versi e-budgeting lantaran merasa aneh dengan ajuan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun. Sebelumnya Ahok juga menyebut dalam APBD 2015 muncul 'dana siluman' yang diajukan DPRD sebesar Rp 8,8 triliun.
Nah, rupanya hal ini memicu kekesalan dewan hingga menimbulkan kekisruhan.
(aws/dnu)