Bareskrim Tambah Pasal Baru untuk BW, Pengacara: Dasar Hukumnya Apa?

Jakarta - Dalam surat panggilan pemeriksaan hari ini, Bareskrim Mabes Polri menambahkan satu pasal baru kepada Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW). Pihak pengacara BW mempertanyakan dasar hukum penyidik Bareskrim menambah pasal baru itu.

"Nah itu lah, masa setiap panggilan ada anak pasalnya. Ada pasal baru, itu dasarnya apa coba? Pelanggaran HAM ini," kata pengacara BW, Saur Siagian di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2015).

Satu pasal baru yang disangkakan kepada BW adalah pasal 56 KUHP. Hal ini yang kemudian dipertanyakan, karena tak ada di sprindik.

"Di sprindik itu tidak ada, tapi setiap ada panggilan selalu ada pasal baru yang ditambahkan kepada klien kami," tegas Saur.

Prosedur yang biasanya berjalan di KPK, jika seseorang akan disangkakan pasal baru, maka KPK akan mengeluarkan sprindik baru kepada sang tersangka. Namun, belum diketahui bagaimana prosedur penyidikan yang berlaku di Bareskrim Mabes Polri.

Dalam pemanggilan hari ini, penyidik Bareskrim menjerat BW dengan pasal 242 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke 2 juncto pasal 56 KUHP.‎ Untuk diketahui, di pemanggilan sebelumnya, tak ada pasal 56.

(kha/bar)