Temui PM Malaysia, Delegasi DPD Bahas Zona Waktu Sampai Bahasa

Kuala Lumpur , - Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menemui Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohamad Najib bin Tun Abdul Razak. Dalam pertemuan itu, DPD menyampaikan agar kerjasama parlemen antar dua negara di berbagai bidang bisa lebih diperkuat.

Pimpinan delegasi sekaligus Ketua DPD Irman Gusman mengatakan diskusi dengan Tun Razak menghasilkan beberapa poin dukungan dari pemerintah Malaysia dalam bidang tertentu.

"Kami ingin dikusi lebih detail agar jauh lebih baik terutama dalam rangka kerjasama di ASEAN seperti time zone, jadi zona waktu serentak Asia Tenggara terutama di ibu kota-ibukota negaranya," kata Irman di Gedung Perdana Menteri, Komplek Putrajaya, Kualalumpur, Malaysia, Selasa (24/2/2015).

Dia menekankan kalau Tun Razak mengusulkan time zone ini karena diprediksi bakal lebih baik untuk efisiensi kegiatan ekonomi serta pasar modal. Namun, hal ini menurut Razak harus dikaji lagi lebih dalam.

"Ya ini akan jadi efisiensi buat pasar modal juga. Jadi ini program menarik untuk dikaji lebih dalam," tuturnya.

Selain itu, Tun Razak juga menyinggung potensi Bahasa Melayu-Indonesia yang berpotensi menjadi bahasa internasional. Menurut Irman, pemerintah Malaysia mendukung jika Bahasa Melayu-Indonesia didorong dan dikembangkan menjadi bahasa percakapan internasional.

"Dalam bidang budaya, khususnya bahasa Indonesia-Melayu. Jadi, bahasa Indonesia-Melayu. Artinya dua negara, jadi beliau setuju sekali karena memang penting untuk menjadi bahasa internasional sekali. Kita tingkatkan terus dalam berbagai kebudayaan bahasa," sebut senator asal Sumatera Barat itu.

Begitupun persoalan pengembangan infrastruktur di daerah perbatasan, Tun Razak menurut Irman mendukung jika ada usulan kembali pembangunan Jembatan Selat Malaka. Terkait ekonomi daerah, dibahas pula persoalan harga CPO atau kelapa sawit.

Seharusnya, sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia bisa menentukan harga pasaran. Namun, ini justru sebaliknya yang menentukan adalah pelaku pasar lain.

"Harganya bukan kita mendikte, tapi orang lain karena kita belum ada kesepakatan yang kuat. Sehingga sebagai contoh meskipun kita memproduksi 80 persen di dunia, 65 persen di Indonesia, 15 persen di Malaysia, tapi harganya flutuaktif," tuturnya.

Karena belum ada kesepakatan antar dua negara, harga CPO di pasar internasional terus flutuaktif. Hal ini ironis karena sebagian masyarakat Indonesia tergantung dari bidang ini.

"Sebagai contoh harganya sekarang turun menjadi USD 850. padahal kelapa sawit ini menjadi kertegantungan rakyat Indonesia dan Malaysia sangat besar sekali. Jutaan masyarakat Indonesia terlibat di sana. Kalau harganya di bawah harga pokok kan petaninya yang sulit," paparnya.

Dalam pertemuan sekitar 35 menit itu, Tun Razak juga menyampaikan dukungan agar pelaku bisnis dari Indonesia bisa berinvestasi di Malaysia. Hal ini mengingat investasi Malaysia di Indonesia cukup besar yang selama 2014 menembus USD 983 juta.

"Disampaikan juga soal investasi Indonesia di Malaysia, salah satu wujud adalah membuka cabang bank mandiri di sini. Nanti akan dibuka sampai di lokal-lokal. Investasi Malaysia di Indonesia cukup tinggi, tapi investasi di Malaysia masih rendah," ujar Wakil Ketua DPD Farouk Muhamad.



(hat/fjp)