Komisi I DPR Desak PM Abbott Minta Maaf karena Ungkit Bantuan Tsunami

Jakarta - Pernyataan PM Australia Tony Abbott yang mengaitkan eksekusi mati gembong narkoba Bali Nine dengan bantuan tsunami terus mendapat protes. Komisi I DPR mendesak PM Abbott minta maaf secara langsung.

"Sebaiknya Abbott minta maaf kepada publik soal mengungkit-ungkit bantuan tsunami itu. Karena yang dilakukan Abbott bertentangan dengan norma Asia," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais saat dihubungi, Selasa (24/2/2015).

Hanafi menegaskan bahwa upaya Indonesia dalam menegakkan hukum tidak bisa diintervensi. Pergaulan internasional penting, namun apabila negara lain mulai mengganggu kedaulatan, maka sikap tegas wajib diambil.

"Semua negara adalah kawan kecuali sudah melanggar kedaulatan kita, maka kita harus bersikap tegas," ucap politikus PAN ini.

Bila Australia makin menunjukkan sikap kerasnya, bukan tidak mungkin Indonesia mengambil langkah ekstrim. Hanafi mengusulkan agar ada peninjauan kembali perjanjian ekspor dengan negara tersebut.

"Terhadap Australia, kalau mereka sudah mengancam serius, maka kita juga bisa menolak seluruh hasil ekspor ternak mereka ke Indonesia," ujarnya.

Salah satu bentuk protes dari masyarakat adalah gerakan #KoinUntukAustralia. Menurut putra Amien Rais ini, gerakan tersebut adalah suatu hal yang wajar.

"Bentuk protes berupa #KoinUntukAustralia tak bisa dilarang dalam demokrasi. Yang penting tetap nir-kekerasan," ungkap Hanafi.

(imk/erd)