"Saya kira PDIP akan melunak bila mendapatkan akomodasi politik yang pas," ujar peneliti dari CSIS Arya Fernandes saat berbincang, Selasa (24/2/2015).
Menurut Arya hubungan PDIP dan Jokowi ke depan akan dipengaruhi lagi oleh wacana reshuffle kabinet. Dan PDIP terlihat sudah mulai mendorong isu ini sejak lama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arya mengatakan PDIP ingin mendapatkan kursi lebih dari itu. Komposisi kabinet ini juga yang menyebabkan kebijakan PDIP dengan beberapa anggota koaliasi kerap berbeda.
"Saya kira (akomodasi politik) itu salah satu jalannya," tutupnya.
Di tengah situasi sulit menghadapi polemik KPK-Polri, Presiden Jokowi diganggu isu interpelasi. Yang mengherankan isu itu justru muncul dari kalangan elite PDIP. Isu interpelasi berembus pertama kali dari elite PDIP tak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.
Rabu (18/2) malam usai Jokowi mengumumkan keputusan berani itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar pertemuan dengan elite ring 1 partai banteng di kediamannya. Keputusan rapat tersebut salah satunya mendukung langkah Jokowi. Namun ada hal lain yang diungkap yakni isu interpelasi. Seolah PDIP me-warning tak mampu lagi melindungi Jokowi.
"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi," kata Wakil Sekjen Ahmad Basarah lewat pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2015).
(mpr/bil)