Pernyataan Keras Jokowi, Retno, Moeldoko dan Prasetyo Terkait Eksekusi Mati

Jakarta - Pelaksanaan eksekusi mati memunculkan polemik hubungan pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat. Tak lain lantaran para terpidana mati sebagian besar merupakan warga negara asing.

Mulai dari Brazil, Perancis hingga Australia berupaya melakukan manuver terkait pelaksanaan eksekusi gelombang kedua terhadap para terpidana mati‎. Australia melalui Perdana Menteri (PM) Tony Abbott tak hentinya mengeluarkan pernyataan menolak eksekusi mati pada 2 gembong narkoba Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Tak hanya itu, Tony Abbott juga sempat mengaitkan bantuan Tsunami Aceh 2004 dengan eksekusi mati meski telah diklarifikasi. Sampai-sampai masyarakat Indonesia melakukan gerakan 'Koin untuk Australia' untuk mengganti dana bantuan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perancis juga memanggil Duta Besar Indonesia di Paris dan menyampaikan penegasan penolakan mereka atas pelaksanaan hukuman mati (sebelumnya ditulis Prancis menarik dubesnya dari Jakarta. Redaksi meralat pernyataan ini dan meminta maaf-red). Dan yang terakhir dan sangat disayangkan, Brazil yang ‎menunda upacara penyerahan surat kepercayaan diplomatik Dubes RI untuk Brazil, Toto Riyanto tanpa alasan yang jelas.

Hal itu tentunya menunjukkan sikap kurang baik para negara tersebut dalam menghormati kedaulatan hukum yang ada di Indonesia. Para tokoh negeri dari Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun tak tinggal diam. ‎Mereka menegaskan bahwa negara-negara sahabat harus menghargai dan menghormati pelaksanaan eksekusi terpidana mati di Indonesia. Bagaimana reaksi mereka? Berikut seperti dirangkum oleh detikcom, Selasa (24/2/2015):

foto: ilustrasi

Presiden Jokowi: Tekanan Tak Berpengaruh, Eksekusi Mati Jalan Terus

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba. Hal itu ditindaklanjutinya dengan tidak menerima grasi atau permohonan ampun para terpidana mati kasus narkotika.

Sikap Jokowi itu tak melemah meski kini para negara yang warganya terancam timah panas mulai bermanuver. Bahkan ketika PM Australia Tony Abbott mengungkit bantuan Tsunami di Aceh, Jokowi menegaskan bahwa hal itu tak berpengaruh apa-apa.

"Oh tidak (berpengaruh). Itu kedaulatan hukum kita!" tegas Jokowi, Senin (23/2).

Jokowi juga mengatakan bahwa pernyataan Tony Abbott tersebut telah diklarifikasi. Hanya saja, Jokowi tidak menyebut secara jelas apa klarifikasi pernyataan Abbott tersebut.

"Sudah diklarifikasi dari kemarin. Kita melihat sudah ada klarifikasi saja," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi: Tekanan Tak Berpengaruh, Eksekusi Mati Jalan Terus

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba. Hal itu ditindaklanjutinya dengan tidak menerima grasi atau permohonan ampun para terpidana mati kasus narkotika.

Sikap Jokowi itu tak melemah meski kini para negara yang warganya terancam timah panas mulai bermanuver. Bahkan ketika PM Australia Tony Abbott mengungkit bantuan Tsunami di Aceh, Jokowi menegaskan bahwa hal itu tak berpengaruh apa-apa.

"Oh tidak (berpengaruh). Itu kedaulatan hukum kita!" tegas Jokowi, Senin (23/2).

Jokowi juga mengatakan bahwa pernyataan Tony Abbott tersebut telah diklarifikasi. Hanya saja, Jokowi tidak menyebut secara jelas apa klarifikasi pernyataan Abbott tersebut.

"Sudah diklarifikasi dari kemarin. Kita melihat sudah ada klarifikasi saja," ucap Jokowi.

Ketegasan Menlu Retno dan Dubes Toto Melawan Australia dan Brazil

‎Dengan semakin memanasnya respon negara-negara lain terkait pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia, tentunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjadi garda depan yang langsung berurusan dengan negara-negara tersebut. Menlu Retno Marsudi pun sempat angkat bicara terkait pernyataan dari PM Tony Abbott soal penolakan eksekusi mati dan bantuan Tsunami Aceh.

"Kita tidak menanggapi statement yang sifatnya emosional dan sifatnya mengancam. Kita tetap pada bahwa ini masalah hukum dan Indonesia tetap berkeinginan hubungan dengan Australia berdasarkan saling menghargai dan menguntungkan," ucap Menlu Retno di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2) lalu.

Tak hanya itu, Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu Dian Triansyah Djani menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat kecewa atas perlakuan pemerintah Brazil yang menunda pemberian surat kepercayaan diplomatik kepada Dubes RI untuk Brazil Toto Riyanto.

"‎Kita selalu kembali lagi mengedepankan bahwa Indonesia akan bersahabat dengan semua negara. Kita selalu menghormati kedaulatan, menghormati negara-negara lain dan kita harapkan negara lain berbuat seperti itu juga," ucap Dian saat ditemui wartawan di Kemenlu bersama Toto dan Jubir Kemenlu Armanatha Nasir, Senin (23/2).

Atas kejadian tersebut, Kemenlu memang menarik Dubes Toto kembali ke Indonesia dan menjelaskan bagaimana peristiwa penundaan tersebut. Rencananya Dubes Toto juga akan bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Dalam waktu dekat saya juga harus menghadap Presiden untuk menyampaikan segala sesuatu yang saya alami selama saya berada di Brazil," ucap Dubes Toto usai bertemu Menlu Retno.

Ketegasan Menlu Retno dan Dubes Toto Melawan Australia dan Brazil

‎Dengan semakin memanasnya respon negara-negara lain terkait pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia, tentunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjadi garda depan yang langsung berurusan dengan negara-negara tersebut. Menlu Retno Marsudi pun sempat angkat bicara terkait pernyataan dari PM Tony Abbott soal penolakan eksekusi mati dan bantuan Tsunami Aceh.

"Kita tidak menanggapi statement yang sifatnya emosional dan sifatnya mengancam. Kita tetap pada bahwa ini masalah hukum dan Indonesia tetap berkeinginan hubungan dengan Australia berdasarkan saling menghargai dan menguntungkan," ucap Menlu Retno di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2) lalu.

Tak hanya itu, Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu Dian Triansyah Djani menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat kecewa atas perlakuan pemerintah Brazil yang menunda pemberian surat kepercayaan diplomatik kepada Dubes RI untuk Brazil Toto Riyanto.

"‎Kita selalu kembali lagi mengedepankan bahwa Indonesia akan bersahabat dengan semua negara. Kita selalu menghormati kedaulatan, menghormati negara-negara lain dan kita harapkan negara lain berbuat seperti itu juga," ucap Dian saat ditemui wartawan di Kemenlu bersama Toto dan Jubir Kemenlu Armanatha Nasir, Senin (23/2).

Atas kejadian tersebut, Kemenlu memang menarik Dubes Toto kembali ke Indonesia dan menjelaskan bagaimana peristiwa penundaan tersebut. Rencananya Dubes Toto juga akan bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Dalam waktu dekat saya juga harus menghadap Presiden untuk menyampaikan segala sesuatu yang saya alami selama saya berada di Brazil," ucap Dubes Toto usai bertemu Menlu Retno.

Jenderal Moeldoko: Jangan Ganggu Jalannya Eksekusi Mati

‎Reaksi tegas juga diperlihatkan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang mengatakan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya eksekusi mati. Moeldoko pun menyatakan TNI siap menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.

"TNI berpendirian jangan coba mengganggu jalannya eksekusi dengan cara apapun, dengan konteks militer kita sudah siap. Jangan coba-coba ada skenario yang mengganggu jalannya eksekusi," tegas Moeldoko‎ berdasarkan keterangan dari Puspen TNI usai menerima 125 peserta penataran pimpinan Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/1) kemarin.

Selain itu, Moeldoko juga membenarkan bahwa TNI menyiapkan sejumlah pesawat tempur Sukhoi terkait eksekusi mati 2 WN Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang masih berada di LP Kerobokan, Bali. Jet tempur itu disiapkan sebagai langkah antisipasi adanya gangguan yang mungkin terjadi.

"TNI sudah siapkan, kami panggil pasukan khusus. Sukhoi itu hanya disiapkan saja," ucap Moeldoko.

Jenderal Moeldoko: Jangan Ganggu Jalannya Eksekusi Mati

‎Reaksi tegas juga diperlihatkan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang mengatakan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya eksekusi mati. Moeldoko pun menyatakan TNI siap menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.

"TNI berpendirian jangan coba mengganggu jalannya eksekusi dengan cara apapun, dengan konteks militer kita sudah siap. Jangan coba-coba ada skenario yang mengganggu jalannya eksekusi," tegas Moeldoko‎ berdasarkan keterangan dari Puspen TNI usai menerima 125 peserta penataran pimpinan Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/1) kemarin.

Selain itu, Moeldoko juga membenarkan bahwa TNI menyiapkan sejumlah pesawat tempur Sukhoi terkait eksekusi mati 2 WN Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang masih berada di LP Kerobokan, Bali. Jet tempur itu disiapkan sebagai langkah antisipasi adanya gangguan yang mungkin terjadi.

"TNI sudah siapkan, kami panggil pasukan khusus. Sukhoi itu hanya disiapkan saja," ucap Moeldoko.

Jaksa Agung HM Prasetyo: Persiapan Eksekusi Mati Sudah 80 Persen

Dan terakhir selaku eksekutor, Jaksa Agung HM Prasetyo telah menyebutkan bahwa proses persiapan pelaksanaan eksekusi mati telah memasuki tahap akhir. Meski begitu, Prasetyo enggan menyebut waktu pasti para terpidana tersebut akan berhadapan dengan regu tembak.

"Sudah makin baiklah (persiapan), mungkin sudah 80 persen," ucap Prasetyo, Senin (23/2) kemarin.

Selain itu, eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum itu juga mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati tetap berjalan di tengah penolakan dari negara-negara sahabat. "Kita jalan terus, jalan terus," ucapnya.

Sejauh ini telah ada 10 nama terpidana ‎mati yang telah ditolak grasinya oleh Presiden Jokowi. Besar kemungkinan nama-nama itu yang akan menghadapi timah panas pada eksekusi mati tahap kedua ini.

Namun sayangnya Prasetyo juga belum menegaskan apakah pelaksanaan eksekusi mati akan dilaksanakan dalam waktu dekat atau tidak. Yang jelas pelaksanaan eksekusi mati kemungkinan akan dilangsungkan di Nusakambangan lagi.

Jaksa Agung HM Prasetyo: Persiapan Eksekusi Mati Sudah 80 Persen

Dan terakhir selaku eksekutor, Jaksa Agung HM Prasetyo telah menyebutkan bahwa proses persiapan pelaksanaan eksekusi mati telah memasuki tahap akhir. Meski begitu, Prasetyo enggan menyebut waktu pasti para terpidana tersebut akan berhadapan dengan regu tembak.

"Sudah makin baiklah (persiapan), mungkin sudah 80 persen," ucap Prasetyo, Senin (23/2) kemarin.

Selain itu, eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum itu juga mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati tetap berjalan di tengah penolakan dari negara-negara sahabat. "Kita jalan terus, jalan terus," ucapnya.

Sejauh ini telah ada 10 nama terpidana ‎mati yang telah ditolak grasinya oleh Presiden Jokowi. Besar kemungkinan nama-nama itu yang akan menghadapi timah panas pada eksekusi mati tahap kedua ini.

Namun sayangnya Prasetyo juga belum menegaskan apakah pelaksanaan eksekusi mati akan dilaksanakan dalam waktu dekat atau tidak. Yang jelas pelaksanaan eksekusi mati kemungkinan akan dilangsungkan di Nusakambangan lagi.