Jokowi Tinggal di Istana Bogor, JK Tak Masalah Bolak-balik Jakarta-Bogor

Jakarta - Presiden Joko Widodo kini sudah banyak beraktivitas di Istana Bogor, Jawa Barat seperti rapat kabinet setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan Gubernur/Walikota/Bupati se Indonesia. Banyak pihak yang mengkritisi hal ini karena dinilai mengeluarkan anggaran yang besar namun Wakil Presiden Jusuf Kalla justru melihat tak ada masalah dengan perubahan tersebut.

"Kalau jadwal sidang kabinet atau rapat terbatas kan sudah dibuat di hari Rabu. Pak JK tidak ada masalah pagi ke Bogor untuk rapat lalu kembali lagi ke Jakarta," kata juru bicara Wapres Jusuf Kalla, Husain Abdullah, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (24/2/2015).

Ia mengatakan selama ini rapat-rapat yang dilakukan di Istana Bogor sudah menjadi agenda mingguan seperti rapat kabinet di hari Rabu dan pertemuan dengan kepala daerah di hari Jumat. Setelah itu, rapat yang bersifat teknis lebih banyak dilimpahkan pada Wapres JK dan diselenggarakan di Jakarta.

"Sejauh ini banyak rapat yang sifatnya teknis dilakukan di kantor Wapres sebagai kelanjutan sidang kabinet seperti bidang infrastruktur, pertanian yang memang dihandle sama Pak JK," sambungnya.

Soal kritikan anggaran besar yang dikeluarkan untuk operasional, menurutnya Presiden Jokowi pasti sudah memikirkan secara matang sebelum memutuskan untuk pindah. Ia juga menegaskan bahwa pihak protokoler Istana Kepresiden dan Istana wakil Presiden pasti sudah memperhitungkan seluruh anggaran yang akan dikeluarkan.

Lagipula, JK pun disebutnya tak selalu bolak-balik Jakarta Bogor setiap hari. "Semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Kita harap (Presiden Jokowi) bisa lebih produktif dari sisi kinerja, pengambilan keputusannya dan arahannya lebih bermanfat untuk masyarakat dimana pun beliau bekerja," pungkasnya.

Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla juga sudah angkat bicara terkait kepindahan Presiden Jokowi ke Istana Bogor. Menurutnya mantan Gubernur DKI itu hanya sementara tinggal di Istana Bogor.

"Jangan lupa beliau itu untuk sementara waktu karena presiden dan wapres harus berada di ibu kota negara untuk menjalankan pemerintahannya," ujar Kalla di kantornya, Senin (23/2).

(bil/mpr)