Siasat Presiden Jokowi Menghindari Interpelasi

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto selesai membacakan pidato penutupan masa persidangan II tahun 2014/2015 di depan Sidang Paripurna DPR pada Rabu (18/2/2015) siang pekan lalu. Selanjutnya setelah sidang ditutup, anggota DPR akan memasuki masa reses selama satu bulan sampai 23 Maret 2015 nanti.

Tak berapa lama setelah sidang paripurna ditutup, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap menggelar konferensi pers di Istana Negara. Segala ubo rampe untuk keperluan konferensi pers pun disiapkan. Para juru warta pun rela menunggu selama beberapa saat hingga Presiden muncul.

Maklum yang disampaikan Presiden Jokowi pada hari itu menyangkut nama Kepala Kepolisian RI yang baru, dan langkah untuk menyelematkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sumber detikcom di Istana Negara mengatakan, Presiden Jokowi sengaja menggelar konferensi pers selepas DPR memasuki masa reses. Tujuannya agar kebijakan Presiden kali ini tak banyak mendapat 'gangguan' dari DPR. "Capek kami melihat manuvernya lawan-lawan Jokowi," kata sumber yang tak mau disebut namanya itu, Senin (23/2/2015).

Ketika masa reses menurut dia, intervensi dari politisi di Senayan tak akan sekeras di hari-hari biasa. Nah, waktu satu bulan saat anggota DPR reses bisa digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menjalin lobi, berkomunikasi dengan pimpinan partai politik.

Usaha Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan terkait sengketa Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa reses tak sia-sia. Tak ada suara lantang dari politisi di DPR yang mengkritik keputusannya untuk tak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Padahal nama Komjen Budi Gunawan sudah disetujui oleh DPR. Politisi di Senayan juga tak banyak mengkritik keputusan Jokowi untuk mengangkat tiga Pelaksana tugas komisioner KPK.

Hanya ada beberapa politisi PDI Perjuangan sempat mewacanakan interpelasi atas kebijakan Jokowi tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa Jokowi telah melanggar Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, sehingga rawan diinterpelasi. (baca juga: Aneh, Isu Interpelasi Justru Berembus dari PDIP).

"Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Basarah melalui pesan pendek pada Rabu (18/2/2015) lalu.

Politisi senior PDIP TB Hasanuddin mengakui ada beberapa orang yang dengan suara keras akan menggalang interpelasi. Namun hingga kini masih sebatas wacana.

"Saya tidak tahu ada beberapa orang yang keras sekali sampai menggelindingkan interpelasi. Saya sendiri jujur tidak setuju," kata politisi senior PDIP yang duduk di Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Senin (23/2/2015).

Sementara anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan partainya tak akan mengajukan hak interpelasi.

"Masa PDIP interpelasi kadernya sendiri? Enggak lah. Tapi kalau partai lain kita tidak tahu, kembali ke sikap partai masing-masing. PDIP tidak mungkin interpelasi Presiden yang notabene kadernya sendiri," kata Masinton.

Hingga menjelang sepekan setelah Presiden mengumumkan tak jadi melantik Komjen Budi Gunawan, tak ada 'serangan' tajam dari DPR. Saat ini legislator memang tengah memasuki masa reses, berkunjung ke daerah pemilihan mereka masing-masing sehingga tak sempat terfikir menggalang interpelasi.



(erd/try)