Senior PDIP: Ada yang Keras Dorong Interpelasi Jokowi, Saya Tidak Setuju

Jakarta - Tak semua elite PDIP mendukung keputusan Presiden Joko Widodo tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Desas-desus interpelasi di DPR digulirkan, namun sejauh ini hanya pepesan kosong.

"Saya tidak tahu ada beberapa orang yang keras sekali sampai menggelindingkan interpelasi. Saya sendiri jujur tidak setuju," kata politikus senior PDIP yang duduk di Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Senin (23/2/2015).

TB menegaskan tak ada arahan khusus dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menggelindingkan interpelasi. TB sendiri memilih patuh kepada Ketum, ketimbang mengikuti segelintir orang yang mencoba memancing di air keruh.

"Saya tetap berpegang teguh kepada amanat Ibu Mega pada 11 Januari ketika seluruh fraksi dikumpulkan supaya tetap mendukung dan menjaga pemerintahan Jokowi," katanya.

Menurut TB Hasanuddin, kekecewaan adalah hal yang wajar. Namun demikian pada akhirnya semua pihak wajib menghormati keputusan yang diambil Presiden.

"Kalau mungkin ada kekecewaan, kalau mungkin ada pendapat pribadi-pribadi, tetapi di ujungnya tetap harus mendukung. Artinya tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada hak bertanya, hak interpelasi, apalagi sampai yang lebih dari itu," ingatnya.

Isu interpelasi tersebut memang berawal dari PDIP sendiri. Tak ada angin tak ada hujan, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah melontarkan isu tersebut, bahkan saat KMP tak bermanuver mengganggu Presiden Jokowi yang tengah mencari jalan keluar kegaduhan KPK-Polri.

"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan Presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi," kata Basarah lewat pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2015).

Basarah merupakan satu dari sejumlah elite PDIP yang ikut dalam pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, tak lama setelah Jokowi mengumumkan tidak jadi melantik BG. Basarah menjelaskan, PDIP menilai Jokowi telah melanggar UU Polri, maka rawan kena interpelasi.

"Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Basarah yang juga anggota Komisi III DPR ini.

PDIP memang bereaksi keras saat Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Tapi tegakah PDIP mengganjal kader sendiri?

(van/nrl)