Perlakuan Brasil Tak Terpuji, Penarikan Dubes Indonesia Dinilai Tepat

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto terkait dengan sikap tak terpuji pemerintah Brasil yang tiba-tiba membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan (credential). Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana keputusan yang diambil Kemenlu sangat tepat.

"Presiden Brasil ketika akan menerima surat kepercayaan (credential) dari sejumlah Dubes negara sahabatnya, termasuk Indonesia, tiba-tiba meminta Dubes Toto Riyanto untuk tidak turut dalam rombongan tersebut. Padahal Dubes Toto secara resmi jauh-jauh hari telah mendapat undangan dan telah berada di Istana. Pemberitahuan dari pihak Kemlu Brasil dilakukan tanpa memberi alasan," urai Hikmahanto memulai penjelasannya, Sabtu (21/2/2015).

Hikmahanto menjelaskan, tindakan pemerintah Brasil itu sangat berisiko memperburuk hubungan kedua negara yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik. Sehingga, keputusan Menlu untuk langsung memanggil pulang Dubes dari Brasil dinilai sebagai satu keputusan yang sangat tepat.

"Atas perlakuan pemerintah Brasil terhadap Dubes Toto, Menlu telah memanggil pulang ke Indonesia untuk berkonsultasi. Pada saat yang bersamaan Kemlu telah melayangkan nota protes diplomatik. Tindakan Kemlu telah benar. Indonesia tentu tidak bisa menerima perlakuan dari pemerintah Brasil," jelasnya.

Hikmahanto menduga, alasan yang mendasari sikap tak terpuji pemerintah Brasil salah satunya adalah terkait salah satu warga negara Brasil yang telah dieksekusi mati terkait kasus narkotika di Indonesia. Brasil sejak awal memang tak terima warga negaranya yang berstatus sebagai terpidana kasus narkotika dieksekusi mati.

"Meski tidak disampaikan alasan, dugaan kuat karena protes pemerintah Brazil atas satu warganya yang telah dihukum mati dan satu lagi yang akan menjalani hukuman mati," urainya.

"Pemerintah Brasil telah memulai tindakan untuk memperburuk hubungan dengan Indonesia semata karena melakukan perlindungan yang berlebihan atas warganya yang melakukan kejahatan yang serius," imbuh Hikmahanto.

Sebenarnya, Indonesia bisa saja melakukan upaya balasan dengan tindakan persona non grata atau pengusiran terhadap satu atau beberapa diplomat Brasil yang tengah bertugas di Indonesia. Namun dalam pandangan Hikmahanto, tindakan itu belum diperlukan.

"Tentu Brasil yang harus berpikir dua kali bila hendak meneruskan protes dan kemarahannya. Mereka harus berpikir apakah sebanding 'merusak' hubungan baik kedua negara dengan melindungi warganya yang melakukan kejahatan yang sangat serius di Indonesia. Di samping, tindakan Brasil berpotensi mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia," tuturnya.



(kha/kha)