Mega-Paloh Terbelah, Politikus PDIP: Beda Pendapat itu Wajar

Jakarta - PDIP dan NasDem berbeda pendapat soal keputusan Presiden Joko Widodo yang batal melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Isu berkembang bahwa Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh sudah mulai terbelah.

"Saya tidak tahu. Tapi beda pendapat kan wajar yang penting mufakat sudah dicapai dan keputusan sudah dibuat Presiden. Artinya, sudah ada solusi," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Jumat (20/2/2015).

Eva enggan memusingkan kabar tersebut yang bisa menjalar ke perpecahan Koalisi Indonesia Hebat. Dia mengajak semua pihak maju ke depan karena masih banyak permasalahan pula terkait kesejahteraan rakyat.

"Yang penting kita move forward, pemerintahan harus berlanjut terutama ke hal yang substantif yang menyejahterakan rakyat," ucap mantan anggota Komisi Hukum DPR ini.

Setelah Jokowi mengumumkan pembatalan pelantikan Komjen Budi dan mengusulkan Komjen Badrodin sebagai calon Kapolri baru, Mega langsung mengumpulkan elite PDIP di Teuku Umar. Partai berlambang banteng moncong putih ini pun mengungkapkan kekecewaannya.

"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan Presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi. Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengungkap isi pertemuan penting itu dalam pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2).

Sikap PDIP berbeda dengan sikap parpol anggota KIH lainnya, terutama Partai NasDem. Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang awalnya mendukung pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri berbalik arah mendukung langkah Presiden Jokowi.

"Pak Surya Paloh mendukung dong, kita mendukung apapun keputusan Pak Presiden," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, kepada detikcom, Jumat (20/2/2015).

(imk/trq)