Busyro Muqoddas: 3 Plt KPK Sangat Kompeten

Yogyakarta -

Tiga orang pelaksana tugas (plt) untuk menjalankan tugas KPK yakni Taufiequrrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo dinilai oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas sangat kompeten dan tepat. Dia juga menili adanya plt adalah langkah yang tepat, sebab komisioner KPK hanya tinggal dua orang setelah BW dan AS diberhentikan.

"Pak Ruki kompeten, ketiga-tiganya kompetenlah," kata Busyro menjawab pertanyaan wartawan seusai acara diskusi "Jokowi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi' di Joglo Winasis kantor IRE, di Jalan Palagan Tentara Pelajar Km 9,5, Sariharjo Ngaglik, Sleman, Kamis (19/2/2015).

Menurut Busyro masuknya Johan Budi sebagai Plt juga menggambarkan pilihan yang sangat tepat. Sebab Johan Budi adalah orang lama yang hidup dengan tradisi KPK, yang independensinya handal. Selain itu dia bersama Taufiequrrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji bisa bekerja melakukan tahapan awal baik internal maupun eksternal.

"Saya optimis dengan ini," katanya.

Ketika ditanya mengenai tentang Seno Adji. Dia mengaku tidak tahu banyak mengetahuinya. Namun dengan latar belakang seorang akademisi juga sangat kompeten. "Karena dia akademisi dan dengan ilmunya, dia punya kompetensi dibidang itu," kata Busyro yang saat ini aktif mengajar di Fakultas Hukum UII itu.

Setelah ketiganya diangkat menjadi Plt, dia mengaku belum mengetahi sejauh mana kewenangannya yang diberikan oleh presiden. Menurutnya Plt adalah suatu terminologi yang perlu ada kejelasan yang berisi diktum-diktum pada Keppres.

"Kita lihat SK nya dulu, kewenangan yang diberikan presiden melalui SK itu apa. Saya belum tahu itu. Sampai sekarang apakah sudah ada keppresnya, dan kalau sudah isinya seperti apa. Kita kan belum tahu," ungkap Busyro.

Dalam situasi sekarang ini lanjut dia, plt adalah satu-satunya langkah karena pimpinan KPK tinggal dua.

"Kita lihat saja, saya tidak bisa menilai dan memprediksi. Kecuali Johan Budi yang saya kenal lama, posisi Johan Budi nanti akan bisa komplementer dengan dua yang lainnya," katanya.

Ditanya mengenai saran untuk KPK. Busyro mengatakan agar KPK membuktikan dengan jujur dan komitmennya pada penguatan KPK. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan KPK selama ini sudah on the track berdasarkan undang-undang itu kemudian diperlemah.

"Misalnya dengan kasus-kasus yang sekarang sedang ditangani termasuk kasus tentang BG," katanya.

Busyro menilai keputusan yang diambil Jokowi juga terlambat sehingga dinilai menjadi sebuah kelemahan. Namun kelemahan itu tidak hanya pada pribadi Jokowi saja. Orang-orang di sekitarnya secara langsung juga telah menciptakan situasi seperti sekarang ini.

"Keputusan cukup terlambat dan sudah banyak korban. Korban itu adalah kriminalisasi terhadap KPK, melalui kriminalisasi terhadap pimpinan dan ada lagi terhadap 17 penyidik hanya gara-gara tentang senjata api. Kalau senpi itu masalahnya ada pada administrasi, karena terlambat mengajukan pembaruan. Itu sederhana sekali. Juga tentang kasus Novel Baswedan jika benar itu diangkat lagi, itu juga bentuk kriminalisasi dan itu semua akibat dari keterlambatan," pungkas dia.

(bgs/ndr)