Pimpinan dan Penyidik Diusut Polisi, KPK: Jelas Kami Terganggu

Jakarta - Dua pimpinan KPK dinyatakan sebagai tersangka. Selain itu 21 penyidiknya juga terancam dijadikan tersangka karena atas dugaan kepemilikan senpi yang masa berlakunya sudah kadaluarsa.

Kini nasib KPK berada di ujung tanduk‎. Lembaga yang seharusnya fokus memberantas korupsi di negeri ini menjadi sibuk berhadapan dengan Bareskrim Mabes Polri. Tak ayal kinerja KPK menangani kasus korupsi jadi terganggu.

"Ya jelas tentu akan terganggu," kata Wakil Pimpinan KPK Zulkarnain di gedung DPR, Senayan, Jakpus, Rabu (18/2/2015).

'Serangan' pada KPK ini berawal saat lembaga anti korupsi itu menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening tak wajar di kepolisian padahal saat itu Komjen BG sudah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon kapolri tunggal dan disetujui oleh DPR.

Setelah itu KPK secara beruntun menerima 'serangan' dari Bareskrim Polri. Di mulai dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam kasus mengarahkan saksi memberi keterangan palsu hingga menetapkan Ketua KPK sebagai tersangka pemalsuan dokumen KK dan KTP atas nama Feriyani Lim.

Presiden Jokowi pun belum angkat suara soal polemik KPK-Polri ini. Terakhir ia meminta agar tak ada kriminalisasi KPK selama proses praperadilan Komjen Budi Gunawan berlangsung. Namun, perintah itu seperti tak diindahkan Bareskrim Polri dan tetap menetapkan Abraham Samad menjadi tersangka.

Dengan ditetapkannya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka, maka hanya ada 2 pimpinan KPK yang efektif bekerja. Namun, itu pun keduanya seperti menunggu Bareskrim ‎Mabes Polri mengumumkan status mereka sebagai tersangka.

‎Zulkarnain secara tersirat mengatakan runutan peristiwa yang menimpa KPK belakangan adalah upaya untuk pelemahan KPK. "Saya tidak perlu jawab itu. Saya pikir secara umum bisa lihat sendiri lah," ucapnya.

Keadaan genting ini membuat Zulkarnain bersuara agar Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas untuk menyelamatkan KPK. Hal ini erat kaitannya dengan upaya pengentasan korupsi di Indonesia khususnya di era Jokowi-JK.



(bil/fjp)