Mahkamah Cecar Kubu Agung Soal Keabsahan Munas DKI, Ini Jawabannya

Jakarta - Mahkamah Partai Golkar‎ menggelar sidang kedua untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan Partai Golkar. Dalam sidang hari ini, mahkamah banyak mempertanyakan soal keabsahan munculnya Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) hingga menggelar Munas di Jakarta.

Tim TPPG dalam sidang Mahkamah Partai Golkar diwakili Ibnu Munzir, Agun Gunanjar, Yorrys Raweyai dan beberapa pengurus lain. Mereka bergantian menjawab perihal argumentasi pembentukan TPPG pada 25 November 2015.

Pada tanggal tersebut adalah saat digelarnya rapat pleno DPP Golkar lanjutan yang berujung ricuh. Saat itu wakil ketua umum Theo Sambuaga secara sepihak mengumumkan Munas Golkar digelar 30 November di Bali. Agung Laksono cs tak terima dan disepakati lahirlah Tim Penyelamat Partai Golkar.

"Apakah Pak Theo hadir untuk menganulir rapat (yang sebelumnya dipimpin) Agung Laksono atau tidak?" tanya anggota majelis And Mattalatta dalam sidang Mahkamah Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakbar, Selasa (17/2/2015).

"Tidak menganulir, tapi langsung melanjutkan," jawab anggota tim penyelamat Ibnu Munzir. Anulir dimaksud karena rapat sebelumnya dipimpin Agung Laksono namun tiba-tiba Theo membacakan pengumuman.

Andi lalu mempertanyakan keputusan Tim Penyelamat Partai Golkar yang yang baru terbentuk itu, memberhentikan Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham dari kepengurusan Gol‎kar.

"TPPG tadi disebut hadir untuk selamatkan‎ Partai Golkar dalam bentuk pelaksanaan Munas. Ada kata-kata memberhentikan ketua umum (Ical) dan sekjen (Idrus), tapi pada saat lain menonaktifkan. Mana yang benar?" tanya Andi lagi.

"Saat itu diminta pleno untuk memberhentikan," jawab Ibnu.

"Jadi yang melaksanakan Munas Jakarta adalah DPP hasil Munas Riau yang telah menonaktifkan ketua umum dan sekjen sesuai rapat tanggal 25 dipimpin Agung Laksono dan secara nyata tidak dianulir oleh Theo yang mendapat mandat karena hanya diberi mandat sampaikan tanggal munas? tanya majelis mahkamah lagi soal alasan digelar Munas Ancol

"Ya," jawab Ibnu Munzir singkat.

Tak sampai situ, majelis kemudian mencecar soal keabsahan Munas DKI termasuk alasan tim penyelamat yang dipimpin Agung Laksono menyebut Munas Bali tidak sah. Majelis menyebut keabsahan itu harus mengacu pada 3 hal, yaitu UU, AD/ART dan situasi yang menyenangkan.

‎"Munas diatur AD/ART dan harus bersifat demokratis. Pasal 45 ART tentang tata cara pemilihan menyebut 'pemilihan pimpinan ketua umum DPP, ketua DPD Provinsi, ketua DPD Kab/kota, dilaksanakan langsung oleh peserta musyawarah. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan," papar Ibnu.

"Apakah di Bali tidak ada proses pencalonan?" tanya majelis.

"Tidak ada, karena direkayasa pada saat disampaikan pandangan umum supaya aklamasi," jawab Ibnu. Erlangga sempat mencalonkan namun mundur karena dianggap tak demokratis.

Anggota majelis Dasril‎ lalu mempertanyakan bukti dan saksi tentang rekayasa yang disebut oleh kubu Agung Laksono soal Munas Bali yang diketuai panitia SC Nurdin Halid itu.

‎"Saksi sudah kami siapkan dan sudah hadir," jawab Ibnu.

Dalam keterangan saksi-saksi selanjutnya yang dihadirkan kubu Agung Laksono, di antara yang menonjol adalah kesaksian bendahara umum DPD I Papua Achmad yang dilapori ada kucuran dana Rp 1,5 miliar untuk mendukung Aburizal. Juga kesaksian ketua DPD II Bali Dewa Nida‎ sebagai peserta dan panitia yang mendapati banyak kejanggalan.

Terhadap saksi-saksi yang dihadirkan, majelis juga kembali mencecar soal materi yang disampaikan. Jelang akhir persidangan kubu Agung Laksono lalu menyerahkan seluruh bukti yang ada, termasuk rekaman-rekaman dugaan rekayasa dan kronologi sejak rapat pleno DPP.

(iqb/trq)