KPK Perlu Lakukan Perlawanan Atas Putusan Hakim Sarpin

Jakarta - KPK disarankan tak diam atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). KPK diminta melakukan perlawanan dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Karena untuk membalikkan kondisi ini KPK perlu melakukan upaya hukum dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh KPK berdasarkan surat edaran MA yaitu PK (peninjauan Kembali-red)‎, karena banding tidak bisa, kasasi pun juga tidak bisa, istilahnya ini ada indikasi penyelundupan hukum," jelas wakil koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

"Karena jika tidak dimentahkan putusan itu, maka penetapan tersangka BG dalam pra peradilan yang kemarin dianggap tidak sah, dan lainnya. Itu akan melekat dan terlepas dari seberapa buruk putusan itu. Karena sudah diketok oleh hakim di mana hakim adalah representasi dari adil dalam proses hukum maka otomatis persepsi itu akan melekat," jelas dia.

Menurut Adnan, keputusan Hakim Sarpin bagaimanapun menjadi preseden. Tentu ini akan menjadi rujukan bagi mereka yang dijadikan tersangka, baik oleh KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

"Apa lagi jika keputusan hakim Sarpin dijadikan dasar hukum atau pendapat hukum yurisprudensi untuk keputusan hakim yang akan datang. Bisa jadi selanjutnya orang-orang yang nantinya disangkakan dalam kasus korupsi bisa meminta pengadilan untuk praperadilan. Di mana oleh banyak ahli hukum petinggi MA sendiri mengatakan kalau keputusan itu ngawur dan keluar dari KUHAP mengenai batasan dari praperadilan itu," tegasnya.

(ndr/mad)