Kode Etik DPR Tak Jadi Disahkan untuk Kedua Kalinya

Jakarta - Untuk kedua kalinya, rancangan peraturan DPR tentang kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak jadi disahkan menjadi peraturan. Rapat paripurna DPR meminta MKD untuk menyempurnakan lagi rancangan peraturan ini.

Rencananya, kedua rancangan peraturan itu akan disahkan lewat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Namun usai menerima sejumlah interupsi, pimpinan rapat Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertanya kepada anggota DPR peserta rapat.

"‎Kita sudah bicarakan ini yang kedua kali di paripurna, dan ini adalah akhir masa sidang kedua. Apakah harus kita setujui atau harus kita sempurnakan kembali?" kata Fadli dari meja pimpinan.

Para anggota menjawab, "Disempurnakan kembali!". Seperti diketahui, rancangan peraturan yang memuat larangan membawa senjata api dan larangan 'ngartis' ini telah gagal disahkan pada rapat paripurna 27 Januari lalu.

"‎Baik, kalau begitu, agar lebih smpurna maka kita amanatkan kepada MKD untuk menympurnakan dan diagendakan di sidang paripurna di waktu yang akan datang. Setuju?‎" tanya Fadli dan disambut kata setuju.

(dnu/trq)