3 Tanggapan Santai Ahok Soal Rencana DPRD Terkait APBD 2015

Jakarta - DPRD DKI tampak masih diselimuti bara panas menyoal sikap Pemprov DKI yang mengirim dokumen APBD 2015 DKI yang berbeda versi dengan yang dibahas dan disetujui dewan ke Kemendagri. Berbagai rencana pun disusun dewan legislatif Kebon Sirih untuk 'menyentil' Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang dinilainya keras kepala memaksa penerapan sistem e-budgeting dalam APBD, mulai dari rencana menggunakan hak meminta penjelasan atau interpelasi juga pemakzulan (impeachment) hingga mengajukan hak angket.

Seolah tak menganggapnya sebagai masalah besar, Ahok tampak adem ayem dan santai menghadapi berbagai 'serangan' DPRD. Mantan Bupati Belitung Timur itu justru menyambut baik rencana dewan untuk bertanya lebih jauh pada dirinya dengan tangan terbuka.

Tanpa beban, Ahok menyatakan kesediaannya diinvestigasi. Berikut 4 tanggapan santai Ahok soal rencana DPRD yang mempertanyakan APBD 2015 versi e-budgeting yang hingga kini belum mendapat putusan final dari Mendagri Tjahjo Kumolo:

1. Itu Hak Anggota DPRD

Kemendagri mengembalikan APBD 2015 DKI kepada Pemprov beberapa waktu lalu lantaran ada kesalahan teknis dan ketidaksesuaian format. Melihat itu, DPRD berniat menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Ahok.

Ahok pun menanggapi rencana tersebut dengan santai. Sebab baginya, interpelasi merupakan hak anggota dewan.

"Interpelasi hak DPRD. Saya mantan anggota DPRD tingkat dua dan mantan DPR RI. Hak Interpelasi adalah hak anggota DPRD dan DPR," kata Ahoknya usai menghadiri acara Business and Profesional Gathering di Sun City, Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Sabtu (14/2/2015).

Mantan anggota Komisi II DPR tersebut tetap berpatokan pada sistem e-budgeting yang diinput oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.

"APBD kita tetap berpatokan pada e-budgeting yang diinput oleh SKPD, bukan yang diubah oleh DPRD," tuturnya.

1. Itu Hak Anggota DPRD

Kemendagri mengembalikan APBD 2015 DKI kepada Pemprov beberapa waktu lalu lantaran ada kesalahan teknis dan ketidaksesuaian format. Melihat itu, DPRD berniat menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Ahok.

Ahok pun menanggapi rencana tersebut dengan santai. Sebab baginya, interpelasi merupakan hak anggota dewan.

"Interpelasi hak DPRD. Saya mantan anggota DPRD tingkat dua dan mantan DPR RI. Hak Interpelasi adalah hak anggota DPRD dan DPR," kata Ahoknya usai menghadiri acara Business and Profesional Gathering di Sun City, Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Sabtu (14/2/2015).

Mantan anggota Komisi II DPR tersebut tetap berpatokan pada sistem e-budgeting yang diinput oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.

"APBD kita tetap berpatokan pada e-budgeting yang diinput oleh SKPD, bukan yang diubah oleh DPRD," tuturnya.

2. DPRD Nggak Kasih Hasil Paripurna APBD 2015

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan Ahok telah mengirimkan APBD 2015 yang bukan hasil paripurna anggota dewan. Menanggapi itu, suami Veronica Tan itu balik menyebut bahwa paripurna tak memberikan apapun.

"Siapa yang nggak sesuai paripurna, paripurna nggak kasih kita apapun," kata Ahok usai menghadiri acara Business and Profesional Gathering di Sun City, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

"Itu yang saya minta dari mereka, paripurna kok nggak di-print out dulu, dia bilang nggak apa-apa, gampang. Kalau gampang berarti mau pakai cara yang dua tahun lalu dong bohongi kita," sambungnya.

Ahok pun bahkan sudah mengadukan hal ini kepada Presiden Jokowi. Sehingga menurutnya, presiden sudah tahu betul letak perkara yang sebenarnya seperti apa.

2. DPRD Nggak Kasih Hasil Paripurna APBD 2015

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan Ahok telah mengirimkan APBD 2015 yang bukan hasil paripurna anggota dewan. Menanggapi itu, suami Veronica Tan itu balik menyebut bahwa paripurna tak memberikan apapun.

"Siapa yang nggak sesuai paripurna, paripurna nggak kasih kita apapun," kata Ahok usai menghadiri acara Business and Profesional Gathering di Sun City, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

"Itu yang saya minta dari mereka, paripurna kok nggak di-print out dulu, dia bilang nggak apa-apa, gampang. Kalau gampang berarti mau pakai cara yang dua tahun lalu dong bohongi kita," sambungnya.

Ahok pun bahkan sudah mengadukan hal ini kepada Presiden Jokowi. Sehingga menurutnya, presiden sudah tahu betul letak perkara yang sebenarnya seperti apa.

3. Mereka Tanya Saya Jawab

DPRD DKI berniat melakukan interpelasi untuk mendapat kejelasan mengapa sampai APBD 2015 dikembalikan oleh Kemendagri. Ahok dengan senang hati akan menjawab dan berkukuh mempertahankan sistem e-budgeting yang telah digagas Pemprov DKI.

"Itu memang semua anggota DPRD dan DPR RI. Hak nanya, hak interpelasi ya saya kira bagus. Justru mereka tanya, saya jawab. Biar nanti semua tivi bisa lihat apa yang terjadi, kenapa tahun ini terjadi. Seperti ini kan bagus," jelas Ahok saat ditanya rencana DPRD DKI yang akan melakukan interpelasi pada Ahok.

Hal itu disampaikan Ahok di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Saat dicecar bahwa DPRD mempermasalahkan e-budgeting APBD DKI 2015, Ahok menjelaskan e-budgeting digunakan agar tak ada oknum-oknum, baik di bawah Pemprov DKI dan DPRD DKI mengubah-ubah APBD secara sembunyi-sembunyi, padahal APBD sudah disepakati bersama.

"Kalau nggak ada e-budgeting, kalau kamu tanda tangan, kamu mengubah-ubah gimana? Masih inget nggak beli truk sampah tiba-tiba hilang (dari daftar APBD), terus tahun lalu sudah ada dana truk sampah, kita pesan truknya, tahu-tahu waktu di perubahan (APBD-P) hilang. Itu mungkin ada staf oknum situ yang nggak ngerti," jelas dia.

3. Mereka Tanya Saya Jawab

DPRD DKI berniat melakukan interpelasi untuk mendapat kejelasan mengapa sampai APBD 2015 dikembalikan oleh Kemendagri. Ahok dengan senang hati akan menjawab dan berkukuh mempertahankan sistem e-budgeting yang telah digagas Pemprov DKI.

"Itu memang semua anggota DPRD dan DPR RI. Hak nanya, hak interpelasi ya saya kira bagus. Justru mereka tanya, saya jawab. Biar nanti semua tivi bisa lihat apa yang terjadi, kenapa tahun ini terjadi. Seperti ini kan bagus," jelas Ahok saat ditanya rencana DPRD DKI yang akan melakukan interpelasi pada Ahok.

Hal itu disampaikan Ahok di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Saat dicecar bahwa DPRD mempermasalahkan e-budgeting APBD DKI 2015, Ahok menjelaskan e-budgeting digunakan agar tak ada oknum-oknum, baik di bawah Pemprov DKI dan DPRD DKI mengubah-ubah APBD secara sembunyi-sembunyi, padahal APBD sudah disepakati bersama.

"Kalau nggak ada e-budgeting, kalau kamu tanda tangan, kamu mengubah-ubah gimana? Masih inget nggak beli truk sampah tiba-tiba hilang (dari daftar APBD), terus tahun lalu sudah ada dana truk sampah, kita pesan truknya, tahu-tahu waktu di perubahan (APBD-P) hilang. Itu mungkin ada staf oknum situ yang nggak ngerti," jelas dia.