Ahok Soal Interpelasi DPRD tentang APBD: Bagus, Mereka Tanya Saya Jawab

Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI dikembalikan oleh Kemendagri. DPRD berencana akan menggunakan hak meminta penjelasan atau interpelasi pada Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Namun, Ahok dengan senang hati menjawab dan berkukuh mempertahankan e-budgeting.

"Itu memang semua anggota DPRD dan DPR RI. Hak nanya, hak interpelasi ya saya kira bagus. Justru mereka tanya, saya jawab. Biar nanti semua tivi bisa lihat apa yang terjadi, kenapa tahun ini terjadi. Seperti ini kan bagus," jelas Ahok saat ditanya rencana DPRD DKI yang akan melakukan interpelasi pada Ahok.

Hal itu disampaikan Ahok di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Saat dicecar bahwa DPRD mempermasalahkan e-budgeting APBD DKI 2015, Ahok menjelaskan e-budgeting digunakan agar tak ada oknum-oknum, baik di bawah Pemprov DKI dan DPRD DKI mengubah-ubah APBD secara sembunyi-sembunyi, padahal APBD sudah disepakati bersama.

"Kalau nggak ada e-budgeting, kalau kamu tanda tangan, kamu mengubah-ubah gimana? Masih inget nggak beli truk sampah tiba-tiba hilang (dari daftar APBD), terus tahun lalu sudah ada dana truk sampah, kita pesan truknya, tahu-tahu waktu di perubahan (APBD-P) hilang. Itu mungkin ada staf oknum situ yang nggak ngerti," jelas dia.

Memakai e-budgeting, menurut Ahok, lebih aman. Pengamanan melalui kata kunci yang dipegang beberapa pihak yang berkepentingan. Jadi, memperkecil kemungkinan oknum-oknum mengubah angka-angka dalam APBD DKI.

"Ganti-ganti e-budgeting nggak bisa tanpa pasword saya, Sekda, Bappeda dan BPK. Nggak bisa ubah. Itu yang dia (DPRD DKI) protes, dia merasa beda, berarti selama ini kamu atur sendiri kalau dia mau interpelasi. Untung aja gubernur nggak ada hak interpelasi, kalau ada hak interpelasi, aku juga udah mau interpelasi DPRD," tegasnya ceplas-ceplos.

Bahkan Presiden Jokowi, menurut Ahok, akan memakai model e-budgeting Pemprov DKI sebagai contoh acuan e-budgeting Pemda se-Indonesia. Dengan e-budgeting, Presiden bisa mengunci anggaran-anggaran daerah yang tak masuk akal.

"Presiden ingin e-budgeting. Kamu bisa byangkan kalau Pak Jokowi bisa membuat model contoh e-budgeting di Jakarta maka seluruh Indonesia, APBD itu bisa e-budgeting, Presiden bisa lock semua. Presiden lihat ada bupati, gubernur, keluar duit tidak masuk akal sesuai program pusat. Pak Presiden bisa lock Loh. Kalau e-budgeting di-lock kamu bisa ngurusin 500 kabupaten-kota, semua bisa titip itu, puluhan ribu. Maka e-budgeting dilakukan," papar Ahok.

(nwk/nrl)