Seharusnya Jokowi Libatkan Intelijen Terkait Polemik Kapolri

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai harus mendengarkan dan mengevaluasi informasi dari intelijen terkait Kapolri. Jokowi juga seharusnya bisa menggunakan segala macam informasi yang dimiliki, bukan hanya asal partainya saja.

"Saya yakin, Presiden tidak mungkin mau melantik (Kapolri) tanpa mendapatkan informasi dari intelijen kita," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat usai diskusi 'Simalakama Jokowi' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

Martin menyinggung 'pensiun dini' Jenderal Sutarman yang diputuskan Jokowi akhir bulan lalu. Ia yakin Jokowi melakukan hal itu berdasarkan informasi intelijen, bukan partai asalnya.

"Saat mempercepat mengganti Sutarman, kalau Presiden tidak menggunakan intelijen apa gunanya?" ujar Martin.

Kemudian Martin menyindir jika Jokowi menyelesaikan polemik Kapolri ini tanpa menggunakan informasi dari intelijen. Ia menyatakan jika Jokowi lebih mendengarkan PDIP, maka ada yang salah dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sifatnya presidensil.

"Kalau presiden tidak bicara dan mendengarkan intelijen, tapi hanya partai saja, maka kita harus buat evaluasi sistem ketatanegaraan kita. Karena negara kita itu sistem presidensial, bukan partai," ucap Martin.

(vid/mok)