Wagub Djarot: Gorong-gorong Raksasa Ini Investasi, Kita Bisa Gandeng Swasta

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta kembali menggaungkan pembangunan multi purpose deep tunnel (MPDT) alias gorong-gorong raksasa untuk mengatasi banjir di Ibukota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat,memastikan proyek itu tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Ini sudah ditawarkan sejak 2007. Tapi tidak ada keberanian untuk melaksananakan dan karena kita berpikir ini akan bebankan APBD, APBN, kan gitu. Saya tekankan, ini investasi, ini betul-betul dari luar. Kita bisa gandeng pihak swasta. Sudah bisa bangun ini," ujar Djarot usai rapat persoalan banjir dengan sejumlah SKPD di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (13/2/2015).

Politisi PDIP ini mengaku sudah ada pihak swasta yang berminat bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk mengerjakan proyek deep tunnel. Sayangnya Djarot masih belum mau memberi tahu pihak swasta mana yang akan menggarap mega proyek ini. Namun ia meminta pemerintah pusat juga ikut berperan.

"Sudah ada (pihak swasta yang berminat), nanti kita akan sampaikan. Sekarang lagi dikaji technical plan sama bussiness plan. Dalam bulan April semoga bisa kita selesaikan kajiannya itu. Lokasinya nanti, tapi ada," kata Djarot.

"Ini sudah dilakukan di banyak negara. Sudah ada kajiannya, tinggal nanti saya koordinasi antara instansi-instansi terkait. Artinya pemerintah pusat bisa melakukan ini. Karena ini tanggung jawab pemerintah pusat juga. Jadi sama sekali kita tidak menganggarkan program ini di APBD. Tidak," sambungnya.

Gorong-gorong raksasa dinilai Pemprov DKI sangat efektif untuk mengatasi banjir musiman yang tiap tahun melanda Jakarta. Terlebih lagi, deep tunnel merupakan infrastruktur yang multifungsi.

"Terowongan besar bawah tanah multifungsi. Bukan hanya untuk bantu alirkan debit air yang banyak pada musim penghujan, tapi bisa digunakan macam-macam. Untuk transportasi, pengolahan limbah, penyediaan air bawah tanah," jelas mantan Walikota Blitar tersebut.

Djarot terlihat semangat untuk kembali menggodok rencana yang sempat santer terdengar saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI itu. Pasalnya selain deep tunnel multifungsi, pengerjaannya pun disebut tidak akan banyak menganggu masyarakat.

"Ini tanpa mengganggu kemacetan lalu lintas. Jadi dia tidak mengganggu jalan tapi betul-betul bisa kerja tanpa henti, dan tidak pembebasan lahan," pungkas Djarot.

Seperti diketahui, saat ini Pemprov DKI dan DPRD DKI masih bermasalah dalam urusan APBD. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) bersikeras mengajukan APBD dengan model e-budgeting, sementara DPRD bersikukuh memajukan APBD dengan format lama sesuai aturan Kemendagri yang mengharuskan meminta tanda tanda tangan pimpinan DPRD melalui berkas-berkas.

(ear/aan)