Aktivis Antikorupsi Ajak Ketua DPD Dorong Jokowi Batalkan BG Jadi Kapolri

Jakarta - Polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri kini berkembang ke permasalahan pelemahan kepada KPK. Sejumlah aktivis antikorupsi mengajak Ketua DPD Irman Gusman untuk ikut mendorong Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan‎ BG.
‎
Aktivis antikorupsi itu tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Perwakilan mereka, yakni Emerson Yuntho, Abdullah Dahlan, dan Donald Fariz mendatangi Ruang Pimpinan DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Mereka disambut oleh Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua Komite I DPD Fahrul Rozi. Mereka lantas melakukan audiensi.

"‎DPD diharapkan punya sikap politik," kata Abdullah Dahlan dari ICW.

Menurut Abdullah‎ dari ICW, DPD sebagai wakil rakyat bisa dinilai bebas dari ketersanderaan. Diharapkan DPD bisa ikut mendorong Presiden mengakhiri polemik KPK versus Polri ini.

"‎Kita ingin Kapolri dipimpin oleh orang yang bersih tidak punya cacat hukum," kata Donald Fariz dari ICW.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang menyebut dirinya sebagai 'rakyat tidak jelas' seperti istilah Menkopolhukam, meminta DPD RI sebagai wakil rakyat yang jelas, untuk mendesak‎ Presiden Jokowi segera:

1. Membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri
2. Menghentikan upaya pelemahan terhadap KPK

Irman menyambut maksud Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam audiensi ini. Irman mengharapkan masalah KPK dengan Kepolisian bisa segera ditangani.‎
‎
"Tentu 'time is important'. Nggak bisa dibiarkan berlarut. ‎Semua keputusan kita serahkan ke Jokowi karena beliau yang menerima mandat dari rakyat," kata Irman.

(dnu/ndr)