PDIP Harusnya Paham, Jokowi Sudah Jadi Presiden dan Bukan Petugas Partai

Jakarta - Perang dingin antara Istana dan Teuku Umar dinilai terjadi karena PDIP belum mau melepas cengkramannya ke Jokowi. PDIP seharusnya paham bahwa Jokowi bukan lagi petugas partai melainkan sudah menjadi Presiden RI.

"PDIP harusnya bisa pisahkan posisi kader sebelum dan sesudah jadi presiden. Di negara presidensial, ketika dia jadi presiden, dia tidak bisa jadi petugas partai. Dia sudah jadi kepala negara, menaungi semua partai, semua rakyat," kata pengamat politik Yunarto Wijaya saat berbincang, Kamis (12/2/2015).

Kader-kader PDIP kini makin rajin mengkritik 'Trio Singa' yaitu Seskab Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan. Sayangnya, kritik yang mereka lontarkan bukan tentang kebijakan melainkan alasan emosional.

"Kritik-kritik PDIP terhadap Rini, Andi, Luhut, tidak terdengar kebijakan apa yang dikeluarkan ketiganya yang salah? Alasan adanya upaya menjauhkan, itu bukan kritik yang seharusna dikeluarkan partai," ungkap Direktur Eksekutif Charta Politika ini.

Yunarto mengingatkan bahwa PDIP juga harus bisa melepaskan genggamannya ke menteri-menteri Jokowi. Seharusnya para menteri sudah diwakafkan untuk pemerintahan, bukan sebagai perpanjangan tangan partai.

"Bahkan ke menteri, mereka seharusnya sudah mewakafkan," ucapnya.

Penegasan bahwa Jokowi merupakan petugas partai memang masih terus diberikan oleh kader-kader PDIP, termasuk oleh Puan Maharani yang merupakan Menko PMK di Kabinet Kerja. Seakan-akan partai berlamvang banteng moncong putih ini tak mau melepaskan kendalinya atas Jokowi.

Kini berhembus kabar ada perang dingin antara Jokowi di Istana dan Mega serta kader PDIP di Teuku Umar. Politikus PDIP Bambang Wuryanto menyebut cikal bakal ketegangan ini adalah saat ultah Mega 23 Januari silam.


(imk/trq)