Jokowi Harus Perbaiki Komunikasi Politik dengan Megawati

Jakarta - Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan sebagai pengusung utama dikabarkan tengah merenggang. Semua bermula dari sejumlah manuver Istana yang tak sesuai dengan skenario awal tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla. (baca juga: PDIP Sebut Perang Dingin Istana vs Teuku Umar Bermula dari Ultah Mega).

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mengatakan Presiden Jokowi harus memperbaiki pola komunikasi politik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi Wali Kota di Solo hingga menjadi Presiden kembali membaik," kata Muradi melalui keterangan tertulis, Kamis (12/2/2015).

Menurut dia setidaknya ada tiga keuntungan jika Jokowi yang berinisiatif menemui Megawati. Pertama, Jokowi akan dinilai sebagai negarawan yang berbasis pada karakter ideologi partai pengusung utama dalam bentuk Nawa Cita dan Trisakti.

Kedua, langkah jemput bola ini akan memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat. Ketiga, menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan Jokowi dari partai politiknya.

Selain membangun komunikasi politik yang intensif, Presiden Jokowi juga harus segera menyelesaikan polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI. Muradi mengingatkan agar dalam menyelesaikan konflik antara dua institusi itu, Jokowi tetap taat pada konstitusi.

"Sebab jika tidak maka posisi Presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan," kata Muradi.

Inisiatif membangun komunikasi politik dengan partai pengusung penting dilakukan. Tujuannya menurut Muradi agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara Presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

(erd/nrl)