Namun sayang Kapolri Idol itu kini tinggal kenangan, pasca penetapan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, Kapolri Idol kini tinggal sejarah.
Kapolri Idol itu diposting di situs kompolnas.go.id pada 5 Januari 2015 lalu. Ada lima nama Komjen yang dipajang di sana, yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti, Komjen Pol Budi Gunawan, Komjen Pol Dwi Prijatno, Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno, dan Komjen Pol Suhardi Alius.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masukkan dapat berupa informasi perwira tinggi Polri terkait kinerja, kepribadian dan latar belakang calon Kapolri dengan menyertakan data konkret dan petunjuk lainnya berupa dokumen pendukung yang benar."
Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrahman membenarkan Kapolri Idol itu. Menurutnya Kapolri Idol sengaja dibuat Kompolnas untuk mengetahui track record para calon dari informasi yang diberikan masyarakat.
"Waktu itu kami minta masukan masyarakat, Kapolri Idol itu kan rencananya sampai April," jelas Hamidah.
Namun karena tiba-tiba Presiden meminta agar Kompolnas segera mengusulkan nama-nama calon Kapolri, akhirnya Kapolri Idol tidak dilanjut.
"Presiden tiba-tiba ada permintaan, jadi tanggal 8 Januari 2015 kami usulkan sembilan nama," ucap Hamidah.
Dari sembilan nama yang diusulkan Kompolnas, Presiden hanya memilih satu calon, yakni Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Langkah Budi Gunawan harusnya tinggal sedikit lagi, namun tiba-tiba KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut [ada Selasa, 13 Januari 2015.
Presiden pun bingung, apakah harus melantik tersangka sebagai Kapolri, atau mencari pengganti Budi. Hingga kini Komponas mengaku belum mendapat perintah dari Presiden untuk menyerahkan nama-nama baru calon Kapolri.
"Belum ada permintaan nama baru," ujar Hamidah.
Dihubungi terpisah, Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan juga menegaskan belum mendapat permintaan dari Presiden. Soal kepastian melantik atau tidak Budi Gunawan, Kompolnas belum mendapat kepastian.
"Makanya kita menunggu putusan Presiden melantik atau tidak. Terbaik untuk masyarakat, terbaik untuk BG, baik juga untuk Presiden," tambah Edi.
(slm/ndr)