Jokowi Diminta Libatkan PPATK Bila Pilih Calon Kapolri Baru

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyiapkan 6 nama calon Kapolri baru setelah Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan membatalkan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan.

Supaya tidak 'kecele' lagi, Jokowi diminta untuk menyeleksi calon Kapolri dengan cara melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"UU memang tidak mengatur apa-apa untuk itu, sama seperti waktu cari calon menteri kan nggak ada aturan harus lewat KPK dan PPATK, tapi Presiden melakukan terobosan, kalau itu dianggap langkah baik kenapa itu tidak dilakukan?" ujar Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar saat berbincang, Selasa (10/2/2015) malam.

Meski tidak harus lewat KPK maupun PPATK, Zainal mengatakan masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menemukan perwira tinggi Polri yang paling tepat untuk menjadi Kapolri. Jokowi tidak boleh lupa bahwa sedari awal dia sudah mengatakan akan mencari jajaran yang berintegritas dan bersih.

"Presiden lakukan saja kalau dia mau buat terobosan. Cari jalan terbaik kalau nggak mau lewat PPATK atau KPK, bisa juga lewat Propam. Banyak cara yang bisa dilakukan. Kompolnas sendiri setahu saya juga memberikan pertimbangan. Jokowi bilang dia akan cari yang bersih dan berintegritas, itu patokan pertama yang harus dicari," kata Zainal.

Menurut pria yang pernah menjadi moderator saat debat capres 2014 itu, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan untuk menemukan Kapolri yang berintegritas dan bersih. Pertama adalah dengan memperhatikan rekam jejaknya.

"Kedua, bukan hanya sekedar rekam jejak, tapi dia juga harus mau melakukan bersih-bersih internal. Biar gimana pun masih ada penyakit di dalam tubuh kepolisian. Polri masih masuk sebagai lembaga yang tidak dipercaya publik. Ketiga adalah orang yang punya ide besar korelasi antara penegak hukum. Tolok ukurnya harus seperti itu," Zainal menjelaskan.

Perlunya sosok tegas dan berwibawa yang sekaligus mau memiliki keinginan untuk berkolaborasi baik dengan instansi penegak hukum lainnya dianggap Zainal cukup urgent. Pasalnya jika antar intansi saling berseteru, justru penegakan hukum yang akan terbengkelai.

"Saat ini mereka tidak saling berkoordinasi dengan baik dan terkesan saling cakar-cakaran, kalau cakar-cakaran kayak gitu yang senang akhirnya para pelanggar hukum," tutup Zainal.

Sebelumnya diberitakan Kompolnas batal menemui Presiden Jokowi untuk membicarakan nama-nama baru calon Kapolri karena Presiden ada agenda mendadak. Kompolnas membawa 2 nama baru yaitu Komjen Suhardi Alius (Sestama Lemhanas) dan Komjen Anang Iskandar (Kepala BNN).

Sementara itu 4 nama lainnya yang masuk dalam bursa calon Kapolri adalah Komjen Dwi Priyatno, Komjen Budi Waseso (Kabareskrim), Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), dan Komjen Putut Eko Bayuseno.


(ear/fdn)