Tak Lantik Komjen Budi, Hubungan Jokowi dan Mega 'Diramal' Akan Merenggang

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Sementara pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan membatalkan pelantikan Kepala Pusat Pelatihan Polri itu sebagai Kepala Kepolisian RI.

Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung Muradi memprediksi, akan ada sejumlah akibat bila Jokowi batal melantik Komjen Budi. Salah satunya adalah hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri yang 'diramal' akan merenggang.

Pertama, memburuknya hubungan antara Presiden dengan partai politik pengusung. Harapan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar Presiden tetap di garis konstitusi dengan tetap melantik BG tidak diakomodir oleh Presiden. "Muara dari memburuknya hubungan ini bisa saja berimplikasi pada penarikan dukungan atas pemerintahan saat ini," kata Muradi dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2015).

Akibat kedua, hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga akan makin memburuk. Sejumlah kekecewaan putri Bung Karno tersebut makin terakumulasi dengan tidak dilantiknya Komjen Budi sebagai Kapolri.

Menurut Muradi, Megawati akan menganggap Jokowi tidak taat konstitusi. Karakteristik dan warna politik pemerintahan akan makin jauh dari ideologi PDI Perjuangan. Akibat memburuknya hubungan tersebut adalah, Jokowi akan mengambil jalan sendiri dan berbeda dengan garis partai.

"Bisa saja (Jokowi) membuat partai politik sendiri atau memilih bergabung dengan KMP sebagaimana wacana yang berkembang," kata Muradi.

Memburuknya hubungan Megawati dengan Jokowi akan berakibat pada penarikan sejumlah menteri dari KIH karena dukungan politik atas pemerintahan telah dicabut.

Dampak keempat adalah akan muncul protes dari anggota DPR. Hal ini disebabkan karena proses yang selama ini berlangsung tidak dijalankan oleh Presiden. Ujung-ujungnya masalah ini bisa bermuara pada keinginan DPR menggunakan sejumlah hak yang melekat sehingga bisa membuat suasana politik makin sulit terkendali.

Kelima, kemungkinan terjadinya demoralisasi di internal Polri karena pembatalan pelantikan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa sejak Pilpres, internal Polri terbelah oleh kepentingan politik. Sehingga apabila terjadi pembatalan maka akan membuat internal Polri gaduh dan tidak dalam posisi yang stabil. Jelas ini akan berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan.

Keenam, karena dinamika politik yang tidak stabil, maka jalannya pemerintahan tidak dalam posisi yang baik. Sejumlah program yang terkait dengan Nawacita dan Trisakti dijalankan seadanya dan tidak fokus pada apa yang menjadi karakteristik politik pemerintahan saat ini.

"Ujung-ujungnya, publik merasa bahwa efektifitas pemerintahan saat ini tidak bisa menjalankan amanat rakyat," kata Muradi.


(erd/nrl)