Era Baru, Beban dan Tantangan Korps Pajak

Jakarta - Tepat dua bulan tampuk organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kosong dan setelah melalui proses panjang, akhirnya Presiden Jokowi memilih sosok Sigit Priadi Pramudito, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar sebagai Dirjen Pajak baru, orang nomor satu di korps Chakti Budi Bhakti. Berdasarkan sumber internal di DJP, pengangkatan Sigit sebagai Dirjen Pajak mendapat sambutan hangat dan dukungan positif dari hampir semua kalangan pegawai baik di pusat dan daerah.

Dukungan dan kepercayaan tersebut menjadi modal sangat baik bagi Dirjen terpilih untuk menggerakkan korpsnya mengumpulkan lebih dari Rp 1.300 triliun penerimaan pajak yang akan digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di seantero negeri. Namun demikian, tugas yang diemban memang tidaklah mudah, dibutuhkan totalitas, kerja keras dan daya tahan tinggi menghadapi berbagai tantangan yang menghadang. Setidaknya ada empat tantangan dan masalah utama yang harus diselesaikan oleh Dirjen Pajak terpilih.

Pertama, sinergi dan soliditas internal. Dua bulan proses pemilihan Dirjen Pajak yang baru sangat mungkin memunculkan faksi-faksi dalam tubuh DJP. Dirjen terpilih hendaknya dapat merangkul semua pihak yang sempat berkompetisi untuk kembali bersinergi dan bergerak bersama memikul tugas bersama. Sehingga, tugas berat mengumpulkan penerimaan pajak yang naik Rp 300 triliun dari penerimaan pajak tahun 2014 bukanlah one man show, semua harus bergerak dan melangkah bersama dengan satu tujuan. Persentase kenaikan target penerimaan pajak melonjak jauh, sedangkan kondisi perekonomian dan PDB cenderung tetap dan sama dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Sehingga, konsolidasi internal dan sinergi semua taxman yang tersebar di seluruh negeri mutlak diperlukan.

Kedua, perumusan kebijakan pajak yang tepat dan strategis. Ditambah lagi, implementasi kebijakan yang baik dan efektif di lapangan menjadi tantangan berikutnya bagi Sang Komandan. Sejauh ini, cukup banyak terobosan dan kebijakan baru yang dikeluarkan DJP, namun masih terasa kurang optimal dalam menggenjot tercapainya penerimaan pajak. Hal ini menunjukan bahwa ada yang kurang dalam penyusunan kebijakan, bahkan sangat mungkin tatanan sistem perpajakan di Indonesia pun perlu diperbaiki. Ke depannya, DJP perlu melakukan analisis secara mendalam mengenai masalah yang dihadapi dan kebijakan strategis apa yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mencegah tergerusnya potensi pajak akibat berbagai aksi perencanaan dan penghindaran pajak oleh MNCs yang ada di Indonesia dan wajib pajak nakal lainnya.

Ketiga, selaku pimpinan, Dirjen terpilih harus mampu menjaga motivasi seluruh anggota korpsnya agar memberikan kerja dan performa terbaiknya. Sebaliknya, Sang Komandan pun harus berusaha memberikan kompensasi yang memadai pula. DJP sudah memiliki pegawai dengan pendidikan dan kompetensi yang sangat baik. Yang dibutuhkan adalah pimpinan yang mengayomi dan memberi rasa aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga para pegawai mengemban tugas dengan penuh semangat dan dedikasi dalam mengumpulkan rupiah demi rupiah uang pajak.

Sekarang adalah momentum yang sangat tepat bagi Dirjen terpilih untuk memperjuangkan pemberian kompensasi dan insentif yang memadai bagi semua anggota korps Chakti Budi Bhakti tersebut. Menurut informasi internal DJP, isu kompensasi dan insentif yang masih kurang memadai menjadi salah satu penyebab demotivasi pegawai serta kinerja seadanya dari sebagian aparat pajak. Mengingat beratnya tugas sang taxman, yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, apresiasi berupa kompensasi dan insentif tersebut menjadi kebutuhan dan sekaligus penyemangat tersendiri agar tetap berkinerja prima, berintegritas dan menjunjung profesionalitas dalam mengemban tugas-tugasnya.

Keempat, adanya dukungan politis dari berbagai kalangan khususnya Sang Presiden, Dirjen Pajak hendaknya menjadikan ini sebagai kesempatan emas untuk menggalang dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam membantu DJP melaksanakan tugasnya. Dukungan dan kerjasama dimaksud adalah kerjasama yang bukan sekadar memorandum of understanding (MoU) antar pimpinan lembaga dengan DJP, agar kriminalisasi terhadap petugas pajak tidak mudah terjadi. Kriminalisasi ini bisa berdampak negatif terhadap kinerja dan semangat pegawai jika tidak segera diatasi. Hal ini bisa ditangani jika kerjasama dilakukan dengan baik, jelas dan meliputi semua aparat penegak hukum. Pada dasarnya, DJP beserta seluruh korpsnya adalah aparat penegak hukum juga yang mendapat mandat dari Undang-Undang Perpajakan. Sehingga, sudah selayaknya DJP yang harus didukung sepenuh hati oleh semuai institusi terkait demi kemaslahatan negara, bukan malah dikriminalisasi.

Proses panjang pemilihan Dirjen Pajak yang melibatkan KPK, PPATK, BIN dan instansi terkait lainnya, hendaknya bisa menjadi starting point bagi DJP untuk menjalin kerjasama dan dukungan yang lebih baik lagi. Kerjasama yang dibangun dapat berupa pertukaran informasi dan data, juga pemberian beberapa kewenangan yang belum dimiliki oleh DJP seperti akses data perbankan, tentu dengan memperhatikan azas kerahasiaan bank dan wajib pajak.

Akhir kata, semoga Dirjen Pajak terpilih dapat menjawab semua tantangan serta mengatasi persoalan besar yang tengah menanti, tentunya dengan dukungan semua pegawai DJP. Sang Komandan pun harus dapat menghadirkan sebuah era baru di korps Chakti Budi Bhakti dengan semangat dan harapan baru tentunya, sehingga DJP berhasil mengemban tugasnya. Karena pada dasarnya, keberhasilan DJP mengumpulkan uang pajak, berarti pula bahwa pembangunan di negeri ini pun akan terus berjalan.

Keterangan Penulis:
Penulis adalah pemerhati ekonomi perpajakan Indonesia dan peneliti pada Pusat Kajian Akuntansi dan Keuangan Publik
(es/es)