Jokowi Didesak Segera Ambil Putusan Soal Komjen Budi Agar Tidak Menggantung

Jakarta - Presiden Joko Widodo harus membuktikan janjinya terkait rencana putusan soal Komjen Budi Gunawan yang dilakukan pasca kunjungan ke luar negeri. Jokowi didesak agar bisa mengambil sikap serta putusan yang tidak menggantung.

"Jangan putusan menggantung dan jangan jadi terkesan ragu-ragu. Kalau ngomong pekan depan ya harus dibuktikan. Masyarakat butuh janji," ujar Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril saat dihubungi, Sabtu (7/2/2015).

Dia menekankan kalau publik saat ini menanti sikap resmi pemimpin negaranya. Kalau memang sinyalnya Komjen Budi dibatalkan sebagai Kapolri maka itu harus segera dilakukan.

"Itu bisa dijadikan solusi untuk mengatasi persoalan, polemik Komjen Budi. Batal pelantikan Komjen Budi itu solusi terbaik, karena suara publik seperti itu. Presiden punya wewenangnya. Tinggal seleksi lagi dan komunikasi dengan Kompolnas dan DPR," katanya.

Lanjutnya, soal calon Kapolri pengganti Komjen Budi harus punya catatan yang bersih. Dia mengisyaratkan empat dari lima calon yang sudah direkomendasikan Kompolnas secara tidak langsung sudah memenuhi harapan. Kecuali, sosok Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Pengalaman pengusulan Komjen Budi harus dijadikan pelajaran oleh Jokowi.

"Harus dijadikan pelajaran. Pengangkatan Komjen Budi itu kotroversial sebagai Kabareskrim. Masuk jadi bursa Kapolri juga tanda tanya. Prestasinya apa selama ini, belum pernah juga menjadi Kapolda great A," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi kepada wartawan berjanji akan menyatakan sikapnya pada pekan depan terkait polemik Komjen Budi apakah tetap atau batal dilantik sebagai Kapolri. Meski mengisyaratkan menunggu proses pra peradilan, Jokowi memberikan sinyal pembatalan Komjen Budi.

"Saya selesaikan semuanya minggu depan," kata Jokowi usai membuka rapat koordinasi BNN 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2015).


(hat/jor)