Ridwan Kamil Khawatir Pembangunan Terganggu Jika PBB Dihapus

Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan tanggapan soal rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI yang akan melakukan penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ia menyatakan kekhawatirannya jika rencana tersebut benar dilakukan maka bisa berimbas pada pembangunan di daerah.

"Saya inginnya pemerintah pusat berdiskusi dulu dengan kami di daerah karena porsi pajak yang jadi PAD Pemkot dan Kabupaten jumlahnya lumayan signifikan sekitar 20 persenan," ujar Emil, begitu ia akrab disapa, Sabtu (7/2/2015).

Menurutnya saat ini justru sedang dibutuhkan dana untuk pengembangan kota. Rencana tersebut justru akan membuat pembangunan terhambat.

"Kami di daerah-daerah dengan otonomi ini kan butuh biaya besar untuk membangun infrastruktur, perbaikan kesehatan dan pendidikan," katanya.

Ia khawatir dengan penghapusan tersebut bukan tidak mungkin beberapa proyek besar di Kota Bandung akan terganggu.

"Ini kan membuat rencana-renana pembangunan di Bandung banyak hilang," tutur Emil.

Jika rencana tersebut tetap dijalankan, Emil berharap ada proses transisi agar pemerintah daerah tidak kaget dan bisa membuat rencana.

"Diskusi dulu, siapa tahu ada cara-cara lain untuk membantu spekulannya, tanpa membuat fiskal pemerintah kota berkendala," katanya.

(tya/tya)