"Mulai April disalurkan ke desa-desa. Bertahap, tidak langsung segitu (Rp 1,4 miliar). Ada yang awal dikasih Rp 700 (juta) ada yang Rp 600 (juta) ada yang berapa. Nanti bertahap hingga jadi total segitu," kata Marwan kepada detikcom lewat sambungan telepon, Jumat (6/2/2015).
Kemarin (5/2) Marwan sempat bertemu Presiden Jokowi sebelum agenda kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Pada pertemuan tersebut secara umum membahas masalah pedesaan, hanya sedikit menyinggung soal APBN-P.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu (KPK - Polri) kan di luar wilayah kami. Pak Presiden tetap concern untuk program pro kerakyatan. Beliau pro kebijakan dan program kerakyatan. Salah satu tugas pro rakyat itu adalah program desa. Ada 74 ribu desa di Indonesia yang harus diurus. Presiden tetap fokus urus desa," tutur Marwan.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun atau naik Rp 11,9 triliun dari alokasi sebelumnya Rp 9,1 triliun. Sekitar 74 ribu desa akan mendapat alokasi antara Rp 200 juta sampai dengan Rp 300 juta sesuai kondisi geografis, demografis, dan sosial ekonomi desa tersebut. Selain dana desa dari pusat, desa juga mendapatkan alokasi dari kabupaten.
(bpn/fiq)