Demokrat: Jokowi Lambat Tangani Kisruh KPK-Polri!

Jakarta - Partai Demokrat mengkritik keras lambatnya Presiden Joko Widodo dalam menangani konflik antara dua institusi Polri dan KPK. Politisi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyebut kisruh ini seharusnya bisa ditangani lebih cepat agar tak bergulir menjadi makin runyam.

"Presiden Jokowi kurang tanggap! Lambat dan kurang tanggapnya Presiden Jokowi dalam kisruh KPK-Polri berakibat semakin keruhnya masalah, berpotensi rusaknya hubungan antara penegak hukum khususnya antara Polri dan KPK sehingga penegakan hukumpun ikut rusak, utamanya pemberantasan korupsi," ‎kata Didi dalam pesan singkat, Jumat (5/2/2014)

Didi menuturkan, di antara bukti makin keruhnya masalah adalah soal berlanjutnya perkara hukum yang dituduhkan kepada seluruh pimpinan KPK, di mana Polri sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk seluruhnya.

Buntutnya, jika seluruh pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka dan konsekuensinya harus nonaktif, maka KPK terancam lumpuh karena penanganan kasus terhambat disusul sebagian staf yang memilih akan mengembalikan mandat kepada Presiden.

"‎Yang lebih prihatin lagi pemberantasan korupsi terhenti, padahal KPK menjadi harapan publik. KPK sejatinya dibuat (justru) karena polisi dan kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi," ujar mantan anggota komisi hukum DPR itu.

"Ini bukan persoalan sulit, perlu ketegasan dan kesigapan saja," tegas Didi.

Sementara sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi di tengah konflik yang belum selesai justru bertolak menuju Malaysia, Brunei dan Filipina sejak Kamis (4/2) hingga Senin (9/2) mendatang. Keputusan Jokowi mementingkan kunjungan ke luar negeri ini lalu menuai kritikan.

(bal/van)