Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (6/2/2015).
"Bahwa demokrasi sebagai jalan yang kita sepakati untuk menentukan kepemimpinan secara periodik yang berkonsekwensi logis pada berdirinya instrumen-instrumen politik (partai, kelompok masyarakat sipil dan sebagainya) yang tentunya memiliki pandangan berbeda dalam melihat setiap peristiwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun harus senantiasa diingat bahwa Presiden disumpah untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa bukan kepada golongan, kelompok atau institusi politik tertentu," jelas Budiman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai dengan alasan demokrasi kita membiarkan Presiden terbelenggu oleh pertarungan opini yang justru kita bangun sendiri," tuturnya.
Sebagai pemegang mandat politik, lanjut Budiman, adalah pada tempatnya Presiden menggunakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dengan tetap berangkat dari kehendak rakyat banyak yang menginginkan perubahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, kepemimpinan yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam kaitannya dengan partai politik sebagai partai pengusung, saya yakin PDI Perjuangan, sebagai pemenang pemilu legislatif dan pendukung utama Presiden Joko Widodo, bersama partai-partai lain pendukung Presiden, mampu menunjukkan kepeloporan dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional tersebut," tutupnya.
(mpr/dha)