Mendagri: Perjalanan Ke Luar Negeri DPRD Akan Diperketat

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sejumlah area rawan korupsi di APBN maupun ABPD. ‎Tjahjo menyoroti anggaran perjalanan dinas DPRD yang akan diperketat.

"Yang diperketat adalah perjalanan ke luar negeri atas nama studi banding dan penjajakan kerjasama investasi yang melibatkan rombongan besar," ucap Tjahjo dalam keterangannya, Kamis (5/2/2015).

Selain itu, Tjahjo mengatakan bahwa yang sering dikorupsi yaitu dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Kemudian Tjahjo juga menyebut area rawan korupsi seperti masalah perencanaan anggaran meliputi anggaran perjalanan dinas dan terkait pajak serta retribusi.

"Area rawan korupsi APBN maupun APBD meliputi salah satunya dana hibah dan bansos. Evaluasi menyeluruh terkait dana bansos betul rawan dan perlu penataan ulang di berbagai bidang baik terkait mekanisme penganggaran dan pertanggungjawabannya," ucap Tjahjo.

Dalam konteks keuangan daerah, Tjahjo menyebut perannya akan ditekankan pada politik keuangan daerah dibandingkan dengan teknis keuangan daerah. Menurutnya, politik keuangan daerah direfleksikan dalam kebijakan alokasi anggaran.

‎"APBD dan APBN harus sinergis dan saling mengisi sesuai dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan," tandasnya.

(dha/mpr)