Jokowi Pergi Keluar Negeri di Tengah Konflik KPK-Polri yang Semakin Memanas

Jakarta - Jokowi terbang keliling ASEAN siang ini. Malaysia adalah negara yang pertama disambangi. Jokowi melakukan kunjungan kerja keluar negeri sejak 5-9 Februari. Jokowi pergi di tengah konflik KPK-Polri yang semakin memanas.

Jokowi pukul 12.45 WIB, Kamis (5/2/2015) melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Brunei dan Filipina. Jokowi bertolak melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Widodo. Namun, Jokowi tak ditemani oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jokowi mengatakan, perjalanan kenegaraannya itu sudah direncanakan jauh hari. Dia pun mengaku tak berlama-lama di negara tetangga tersebut.

"Ini sudah terjadwal dua bulan yang lalu. Kunjungan bilateral. Sehari-sehari kok, sehari di Malaysia, sehari di Brunei, sehari di Filipina," ujar Jokowi usai membuka Rakornas BNN di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (4/2) kemarin.

Sebelum berangkat, Jokowi berjanji akan memutuskan polemik pemilihan Kapolri baru, entah dia jadi melantik Komjen Budi Gunawan (BG) atau tidak. "Saya selesaikan semuanya minggu depan. Ada yang harus saya selesaikan dulu, ada yang harus dirampungkan," katanya.

Jokowi tak merinci masalah apa yang harus diselesaikannya. Namun saat ini dia memang dibelenggu dilema poltik dan hukum terkait rencana pelantikan BG sebagai Kapolri baru. Di mana DPR telah menyetujui Komjen BG sebagai Kapolri yang baru, namun di sisi lain Komjen BG telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaaan penerimaan tak wajar, alias rekening gendut. Belum lagi semua pimpinan KPK dipidana.

"Ya selesaikan dua-duanya (masalah hukum dan politik)," ucap politisi PDIP ini.

Sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ini, Jokowi 'juga telah meminta bermacam masukan dan saran dari beberapa pihak, mulai dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Tim Independen/Tim 9, hingga partai politik pendukung. Hasilnya, seperti kini pihak istana telah menyimpulkan beberapa opsi nyang akan diambil oleh Presiden.

"Total ada 6 opsi. Opsi pertama adalah Pak Budi Gunawan mundur. Opsi kedua melantik definitif. Opsi ketiga melantik lalu non aktif. Opsi keempat penundaan sampai ada status hukum yang tetap. Opsi kelima membatalkan lalu mencalonkan nama baru. Opsi terakhir status 'quo' dengan kondisi ini sambil menunggu adanya kalkulasi yang baru," ujar Andi usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Lalu, kenapa Seskab dan Mensesneg tidak ikut dalam kunjungan kenegaraan ini? Apakah mereka sengaja di-stanby-kan di Istana untuk menyiapkan pengambilan keputusan oleh Jokowi pekan depan?

"Tidak ada arahan baru dari Presiden (untuk persiapan). Yang kami lihat pada dasarnya presiden sudah punya bayangan, putusan apa yang akan diambil. Presiden kemudian besok akan melakukan kunjungan kerja ke tiga negara, kemudian Presiden akan kembali. Dan pada saat kunjungan kerja jika ada keputusan yang diambil, kami sudah siap," jelas Andi kemarin.

Informasi yang dihimpun, dalam kunjungan kerjanya kali ini, Jokowi ditemani oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

Lalu efektifkah kepergian presiden keluar negeri di tengah krisis KPK dan Polri ini? Kita tunggu saja, biar sejarah yang mencatat.

(jor/ndr)