Pilih Calon Kapolri Baru, Jokowi Diingatkan Agar Patuhi Prosedur

Jakarta - Presiden Joko Widodo disebut akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan memilih calon Kapolri baru. Partai Demokrat mengingatkan agar Jokowi mematuhi prosedur yang ada dan tidak melenceng.

"Penunjukan Kapolri itu hak prerogatif presiden, kita harus menghormati itu. Namun ada prosedur yang sudah baku yang harusnya diikuti," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2015).

Soal pelibatan KPK dan PPATK dalam pemilihan calon kapolri baru, Syarief berujar bahwa itu tidak ada dalam UU. Namun, semua kembali ke presiden apakah akan menggunakan hak prerogatifnya untuk melibatkan lembaga tersebut.

Kompolnas sudah mengajukan nama-nama calon kapolri baru. Terkait Kabareskim Komjen Budi Waseso yang dianggap sebagai calon kuat, Syarief enggan menduga-duga dia titipan karena merupakan orang dekat Budi Gunawan.

"Saya tidak bisa menilai satu-satu, siapapun yang dipercaya hak prerogatif presiden," ucap anggota Komisi I DPR ini.

Partai Demokrat adalah fraksi yang meminta agar fit and proper test serta pengesahan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri di DPR ditunda. Kini, PD berharap agar kisruh KPK-Polri segera diselesaikan.

"Yang penting bagi Demokrat, kita mendukung KPK dan Polri supaya betul betul kita dukung dan kita selamatkan," pungkasnya.

(van/try)