Kasus Samad dan PDIP Bebani KPK, Segera Bentuk Komite Etik

Jakarta - Selama kurun waktu satu bulan ini, KPK terus diserang dari berbagai penjuru. Salah satu yang diserang adalah sang Ketua KPK, Abraham Samad yang terus disebut pernah beberapa kali bertemu dengan pihak PDIP untuk memenuhi ambisinya yang ingin menjadi wakil presiden.

Kasus Samad dan PDIP itu kini sudah mulai diseret ke ranah politik dengan kedatangan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kemarin ke komisi III DPR. Hal ini pun dinilai menjadi beban tersendiri bagi KPK secara kelembagaan.

"Kalau mau diakui ya pasti KPK terbebani. Jangankan orang internal, saya yang mantan di KPK saja sudah merasa terbebani dengan hal itu," kata mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua saat berbincang, Kamis (5/2/2015).

Abdullah menjelaskan, secara psikologis, pasti para pegawai KPK akan terpengaruh dengan isu yang kini mulai diseret-seret ke ranah politik itu. Sehingga, hal itu akan mempengaruhi kinerja KPK.

"Secara psikologis pasti sangat mengganggu teman-teman. Kami bekerja kan bukan hanya fisik ya, psikis juga pengaruh juga. Ini sudah sangat politis," jelas Abdullah.

Untuk itu, ada baiknya KPK segera membentuk komite etik untuk segera mengklarifikasi segala isu liar yang berkembang. Jika dibiarkan, KPK sebagai lembaga akan semakin terbebani dengan isu-isu politik yang diarahkan pada pucuk pimpinan tertingginya.

"Saya sudah sarankan agar segera membentuk komite etik, agar bisa segera melakukan klarifikasi tentang apa yang dituduhkan terhadap Abraham Samad," tegas Abdullah.

(kha/ndr)