KPU Kabupaten Kota Jangan Berharap Banyak untuk Anggaran Pilkada

Bandung - Anggaran penyelenggaraan Pilkada dikeluhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Angka Rp1,1 triliun dirasa masih kurang. KPU di kabupaten kota pun diharapkan untuk tidak berekspektasi tinggi soal kucuran anggaran.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Arif Budiman dalam acara Rapat Kerja Pimpinan KPU dan KPU Provinsi Seluruh Indonesia, di Aula KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Rabu (4/2/2015).

"Kita cuma punya Rp 1,1 triliun, itu harus dibagi ke-533 satker. Jadi untuk KPU Provinsi, kabupaten dan kota akan kecil," ujar Arif.

Ia menyebutkan dana tersebut antara lain akan digunakan untuk sarana dan prasarana sebesar Rp 100 miliar, program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik Rp 97 miliar serta sisanya antara lain untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis pilkada.

Ketua KPU Husni Kamil mengatakan, saat ini ada 533 kantor yang tersebar di semua pelosok di kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah tersebut bahkan kemungkinan akan bertambah karena banyaknya otonomi daerah baru.

"Butuh biaya tambahan, karena pada tahun ini kita mulai menyelenggarakan Pilkada di mana itu diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kab/kota karena ada tanggung jawab maka butuh anggaran tambahan," kata Husni.

Ia menyebutkan KPU akan menyelenggarakan 204 pilkada serentak pada 2015 ini. Penyelenggaraan itu sudah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014.

"Dana rutin itu tidak mencukupi untuk penyelenggaraan pilkada tersebut," ungkapnya.


(tya/ern)