Sebagai tindak lanjut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan memprioritaskan pembangunan di 1.138 desa tertinggal yang ada di jalur perbatasan lintas negara. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat di perbatasan.
"Basis ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur harus di perbatasan harus diperkuat. Kita ingin agar desa di perbatasan tidak lagi merasa dikucilkan pemerintah, desa perbatasan harus menjadi garda terdepan NKRI," ujar Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (3/2/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Desa-desa di perbatasan itu akan mendapat prioritas pembangunan," kata politisi PKB ini.
Dia juga menjelaskan, persoalan di desa perbatasan memang cukup kompleks yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Bukan sekadar infrastruktur, tapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat.
"Yang paling penting dari masyarakat di perbatasan adalah membuka akses terintegrasi. Desa satu dengan desa lainnya, minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan komunikasi. Tidak merasa terkucilkan dengan lainnya. Padahal mereka masih satu keluarga atau rumpun," ujarnya.
Marwan juga menyinggung masalah sarana komunikasi di wilayah perbatasan. Dia berjanji akses komunikasi akan diperluas jangkauannya. Karena, ternyata kebutuhan masyarakat perbatasan cukup tinggi.
"Selama ini, sarana komunikasi perbatasan disiapkan oleh negara tetangga. Ini yang harus segera kita penuhi, agar masyarakat perbatasan mudah berkomunikasi dengan murah," ujarnya.
(jor/bpn)