KPK Harus Segera Bentuk Komite Etik untuk Samad

Jakarta - KPK jangan diam saja melihat apa yang terjadi dengan Ketua KPK Abraham Samad. Ada baiknya internal bergerak melakukan penyelidikan, salah satunya dengan membentuk komite etik.

"Di UU KPK, bila ada dugaan pelanggaran etik, bisa dibuat Komite Etik," jelas Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PuKat) UGM, Zainal Arifin Muchtar, Selasa (3/2/2015).

Menurut Zainal, langkah komite etik yang nantinya terdiri dari pihak internal dan eksternal KPK ini akan lebih mumpuni untuk melakukan klarifikasi dan pemanggilan saksi.

"Nanti komite etik yang menentukan apakah Samad melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran pidana," jelas Zainal.

Sesuai UU, Komite Etik ini yang dianjurkan sebelum menentukan adanya pelanggaran pidana atau tidak atas tindakan yang dilakukan Samad.

"Kalau cuma ketemu kan tidak bisa dihindari, kecuali kalau ketemu itu ada apa-apa. Misalnya menjanjikan sesuatu terkait perkara. Itu yang pelanggaran pidana sesuai pasal 36 ayat 2," tegas Zainal.

(ndr/mad)