LSI Denny JA Catat Tiga Rapor Merah Pemerintahan Jokowi

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI ) pimpinan Denny JA melakukan survei tingkat kepusan rakyat kepada pemerintahan Jokowi-JK. LSI Denny JA mencatat ada tiga rapor merah pemerintahan Jokowi-JK dalam 100 hari pertama kerja.

"Ada tiga rapor merah dengan tingkat kepuasan dibawah 50%, tiga rapor merah itu meliputi bidang hukum, ekonomi dan politik," ujar Peneliti Senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby dalam rilis survei 100 hari kinerja Jokowi-JK, Kamis (29/1/2015).

Dalam rapor merah di bidang hukum, prosentase ketidakpuasan mencapai 53,11%. Hal itu dilatarbelakangi atas sikap keraguan komitmen Jokowi yang tidak tegas terkait status tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

"Hanya 40,11% menyatakan puas, Kenapa ?. Karena kita tahu jelang 100 hari Jokowi-JK ada kasus besar menyita publik dan media yakni kasus dugaan kriminalisasi pimpinan KPK, selama ini publik sudah terlanjur percaya atas kinerja KPK dibanding lembaga hukum lainnya. Publik juga melihat tidak ada upaya serius pemerintahan dalam menjaga kredibilitas KPK sehingga membuat kecewa," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan kekecewaan publik makin besar saat Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. "Hal ini juga menjadi alasan publik kecewa terhadap Jokowi dengan menunda bukan membatalkan, publik melihat keputusan ini menujukan kurang komitmen jokowi di bidang hukum," lanjut Adjie.

Sementara dalam bidang Ekonomi, dijelaskan Adjie publik terlanjur gigit jari atas dampak kenaikan BBM. Meski dalam 100 hari terakhir ini Jokowi sempat menurunkan harga BBM.

"Ketika harga BBM turun bagi publik tidak merubah sikap kekecewaannya lantaran hal itu tidak merubah kebutuhan harga bahan pokok. Jasol survei sendiri menujukan 48,71% publik menyatakan tidak puas, sementara 47,29% menyatakan kepuasaan," jelasnya.

Rapor merah lainnya ditunjukan publik atas ketidakpuasaan kinerja Jokowi-JK di bidang politik. 49,72% menyatakan ketidakpuasaan, sementara hanya 45,30% publik merasa puas atas kinerja dibidang politik.

"Ada dua hal dari hasil survei temuan kami pertama gonjang-ganjing perseteruan KIH dan KMP di legisltaif. Selain ketidakpuasan publik terhadap kualitas sebagian menterinya yang minus. Ketidakmampuan Jokowi dalam mengelola kekuata politik di parlemen dan alpanya komitmen Jokowi terkait pemerintahan yang bersih dan profesional yang tidak ditepati menjadi puncak kekecewaan publik," tutupnya.

Terlepas dari tiga rapor merah yang diberikan publik atas kinerja 100 pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai presiden Jokowi tertolong dengan rapor biru di bidang sosial dan keamanan.
"Sedangkan rapor biru pemerintahan Jokowi dibidang sosial dan keamanan, mereka puas dengan kinerja sosial sebesar 53,86%, untuk aneka program kartu sehat dan pintar. Sementara kinerja di bidang keamanan sebesar 57,40%, karena tak ada isu besar kemanan yang terganggu," tutupnya.

(edo/van)