DPRD Berikan 13 Catatan untuk Ahok, Salah Satunya LRT

Jakarta - DPRD DKI sempat memberi masukan sekaligus kritikan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum mengesahkan APBD 2015. Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menyebutkan ada 13 catatan terhadap Pemprov DKI terkait kebijakannya.

Salah satu dari catatan itu mengenai proyek Light Railway Transit (LRT). Politisi Gerindra itu sempat mempertanyakan alasan Pemprov DKI yang tidak terlebih dahulu memberi penjelasan kepada DPRD.

"Pembangunan LRT yang dimasukkan ke dalam APBD 2015 dipandang terlalu terburu-buru karena belum ada penjelasan tentang Skema Operasional dan Subsidi Tarif Proyek LRT kepada DPRD," ujar Taufik di Ruang Paripurna Dewan DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).

Menanggapi pernyataan tersebut, usai Paripurna Ahok memberi penjelasan kepada wartawan. Menurutnya hal tersebut tidak diperlukan karena nantinya pembangunan LRT akan dilakukan oleh gabungan pengembang swasta.

"Dia ngomong LRT benar. Dia bilang belum lapor karena konsepnya LRT betul-betul suruh swasta yang bangun dan kompensasi KLB cukup Pergub. Untuk mengoperasikannya kita minta BUMD. Tanpa subsidi LRT nanti," terang Ahok.

"(Alasan memasukkan dalam APBD) Karena say‎a hitung kalau swasta mau masih untung. Logika sederhana, saya selalu katakan nggak perlu bikin studi kajian macam-macam, kalau swasta mau kerjain ini barangnya pasti untung," lanjutnya.

Ahok menyebut dengan keuntungan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun itu, pihaknya bisa mensubtitusi untuk menyediakan bus atau kereta. Pengembang-pengembang swasta hanya diizinkan membangun dua koridor LRT, yakni koridor satu dengan rute Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan koridor tujuh dengan rute Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.

Sementara jika harus melalui mekanisme anggota dewan, maka proyek tersebut bukan tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang lebih lama. Sementara, Ahok ingin LRT bisa beroperasi pada saat Asian Games 2018 berlangsung.

"Swasta hanya saya izinkan dua koridor supaya koridor ini jadi, dioperasikan lalu DPRD bisa liat. Kalau untung, 5 koridor kita biayaian sendiri jadi nggak usah habisin waktu. Kalau buat kajian lagi mungkin dua tahun saya baru mulai, terlalu lamban. Lebih baik sekarang," sambung mantan Bupati Belitung Timur ini.

Lebih jelasnya 13 catatan yang ditujukan untuk Pemprov DKI antara lain terkait soal penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang masih bermasalah, peningkatan fasilitas RSUD, pembangunan stadion olahraga Taman BMW yang masih tersangkut masalah hukum. Dia juga menyoroti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah swasta sebagai pengganti Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Pelaksanaan pembebasan lahan untuk ruang terbuka dan pelebaran jalan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan sistem transportasi yang terintegerasi di wilayah Kepulauan Seribu, optimalisasi perluasan juga penambahan jaringan serta penataan kampung kumuh juga menjadi perhatiannya. Selain itu persoalan sampah di DKI yang masih belum terselesaikan, upaya peningkatan pemanfaatan rumah susun dengan CCTV, anggaran kesejahteraan pengurus RT/RW dan proyek LRT.

(aws/jor)