Aksi Wantimpres Jokowi: Sidarto ke Polri dan Hasyim ke KPK

Jakarta - Selama ini Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) ternyata ikut bekerja dalam proses penyelesaian konflik Polri Vs KPK. Salah satunya adalah melakukan klarifikasi langsung kepada dua institusi penegak hukum tersebut.

"Kemarin kan ada Pak Sidarto, ke Pak Badrodin. Pak Hasyim ke KPK, tapi apakah kami memberikan rekomendasi? Itu kami tidak bisa jawab. Kita not in position," tutur anggota wantimpres Suharso Monoarfa di kantornya Jl Veteran III, Jakpus, Selasa (27/1/2015).

Suharso tidak mempermasalahkan soal pembentukan tim independan oleh Jokowi. Sebab, wantimpres punya peran sendiri dalam setiap isu yang menjadi sorotan publik.

"Peranan wantimpres pasti ada. Apa dalam situasi kondisi yang lagi ngetrend, apa wantimpres akan memformulasikan ini, bisa iya, bisa tidak. Kami tidak bisa share apakah kami melakukan itu. Pak Harso memberikan nasihat? Iya, satu minggu terakhir iya, apakah tentang itu? Nggak bisa," tutur politisi PPP ini.

Suharso menjelaskan dalam UU Wantimpres, para anggota tidak boleh menyebarluaskan ke publik mengenai saran dan pertimbangan yang disampaikan kepada presiden. Sebab, hanya presiden yang berhak tahu mengenai saran dan masukan tersebut.

"Tugas kita memastikan presiden itu untuk mengambil keputusan sesuai hak-hak konstitusionalnya, lalu kita bisa memberikan argumentasi yang kuat, membangun opsi-opsi yang bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Mengenai pernyataan Seskab Andi Widjajanto yang menyebut salah satu alasan Jokowi membentuk tim independen karena di wantimpres tidak yang berkompeten dalam konflik Polri Vs KPK, Suharso enggan berkomentar.

"Biarlah mereka komentar," tutupnya.



(mpr/jor)