"Setuju!" kata Ketua Umum DPP Ormas PROJO Budi Arie Setiadi saat ditanya wartawan soal sikap Projo agar Jokowi tak tersandera siapa pun, Selasa (27/1/2015).
Jokowi sendiri memang sudah berkomitmen hanya tunduk kepada rakyat dan konstitusi. Hal itulah yang digelorakan Jokowi dalam pidato usai menjalani sumpah jabatan sebagai presiden di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/10/2014) silam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi," kata Jokowi dalam pidatonya tersebut.
Namun kini Jokowi berada dalam posisi dilematis. Sejumlah pihak melihat Jokowi tersandera kepentingan parpol pendukung, pada saat dia harusnya mendengarkan suara rakyat. Tapi yang tahu seberapa besar tekanan parpol KIH ke Jokowi tentu hanya sang presiden sendiri.
Meski demikian kalangan masyarakat sebenarnya berharap betul Jokowi punya keberanian mengambil keputusan. Di tengah posisi kritis saat ini Jokowi mestinya lekas mengambil sikap menyelamatkan KPK, itu adalah bagian dari nawacita janji Jokowi yang salah satunya berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Karena itu semestinya Jokowi menunjukkan dirinya adalah presiden pilihan rakyat yang berani mengambil risiko apapun demi pemberantasan korupsi yang menggerogoti bangsa ini. Dan sebagai presiden, Jokowilah yang harusnya diikuti, bukan menjadi pengikut atas nama petugas partai.
"Harusnya Jokowi yang ngatur Mega dan Paloh, kan Jokowi presidennya. Kalau Jokowi punya utang ke Mega dan Paloh bilang ke rakyat, biar rakyat yang melunasi. Yang penting Jokowi independen," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.
Lalu kenapa muncul nama Mega dan Surya Paloh yang disebut dominan di belakang Jokowi? Isu santer memang demikian, kedua tokoh itu juga mendukung pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri. Siapa yang akan diikuti Jokowi, suara partai atau suara rakyat?
(van/nrl)